Kamis, 13 Desember 2012

MAKALAH JASA PENGURUSAN IZIN PENYELENGARAAN TELEKOMUNIKASI DI BIDANG INTERNET SERVICE PROVIDER


DAFTAR ISI


KATA PENGANTAR…………………………………………...      I
DAFTAR ISI……………………………………………………..      III

BAB I PENDAHULUAN
          A. LATAR BELAKANG…………………………………………….          1
            B. PERUMUSAN MASALAH…….………………………………..          3
            C. MAKSUD DAN TUJUAN PENULISAN……………………….          3
            D. MANFAAT PENULISAN………………...……………………..           4

BAB II METODOLOGI PENELITIAN
            A. LOKASI PENELITIAN………………………….……………….          5
            B. TINJAUAN PUSTAKA..………………………………………...           5
            C. SISTEMATIKA PENULISAN…………………………………..           6

BAB III PEMBAHASAN
A.   DASAR HUKUM……………………………………………….           7
B.   RUANG LINGKUP JASA PENGURUSAN IZIN PENYELENGGARAAN TELEKOMUNIKASI DIBIDANG ……………………………..            7
C.   PENGERTIAN DAN BENTUK-BENTUK LAYANAN INTERNET SERVICE PROVIDER (ISP)…………………………………                 11
            D. KODE ETIK PENYELENGGARA JASA AKSES INTERNET….    13
E. TATA CARA PERMOHONAN PENDAFTARAN IZIN INTERNET SERVICE PROVIDER (ISP)…………………………………                 14
            F.HAK DAN KEWAJIBAN PENYELENGGARA ISP………..…           19
            G. KENDALA-KENDALA…………………………………………           19

BAB IV PENUTUP
            A. KESIMPULAN……………………………………………………         56
            B. SARAN……………………………………………………………         57

DAFTAR PUSTAKA …………………………………………..       59

LAMPIRAN

 BAB I
PENDAHULUAN

A.   LATAR BELAKANG
Internet merupakan salah satu alat telekomunikasi informasi yang ada di dunia yang memiliki kemampuan untuk mengakses data atau situs untuk mengetahui perkembangan dunia dari segi apapun.
Internet dapat diartikan sebagai jaringan komputer luas dan besar yang mendunia, yaitu menghubungkan pemakai komputer dari suatu negara ke negara lain di seluruh dunia, dimana di dalamnya terdapat berbagai sumber daya informasi dari mulai yang statis hingga yang dinamis dan interaktif.
Selain memberikan keuntungan ekonomis dan efisiensi dalam memenuhi kebutuhan akan informasi, internet dapat juga menjadi ancaman, terutama yang berkaitan dengan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HaKI), Pornografi. Teknologi internet kini telah memungkinkan siapa pun untuk membajak ciptaan orang lain dengan waktu yang relatif lebih singkat dan dengan kualitas yang hampir sama dengan karya aslinya.
Hanya dalam hitungan beberapa detik saja, suatu ciptaan yang dilindungi dengan Hak Cipta dan pornografi lainnya dapat dengan mudah diperoleh, diperbanyak. Hak cipta dan pornografi tersebut juga dengan mudahnya berpindah dari satu komputer ke komputer lainnya, maupun ke media lain, seperti kertas, disket maupun compact disk (CD) hanya dengan men- download -nya yang cukup dilakukan dengan satu “klik” saja.
Salah satu  permasalahan  yang berkembang, sehubungan dengan pelanggaran Hak Cipta dan pornografi dalam media internet ini adalah apakah Penyelenggara Jasa Internet/”PJI” (Internet Service Provider atau “ISP”) dapat dianggap turut bertanggung jawab atas pelanggaran hak cipta dan pornografi yang dilakukan oleh pengguna layanannya??
Layanan utama sebuah ISP, yaitu menyediakan akses ke internet dinilai potensial menyebabkan ISP untuk turut digugat. Hal ini dikarenakan sebagai penyedia akses, ISP dianggap mampu mengawasi setiap lalu lintas pertukaran informasi yang terjadi di dalam jaringannya, serta untuk mengambil langkah-langkah pencegahan yang diperlukan. Selain itu, beberapa jasa layanan tambahan yang diberikan oleh ISP dinilai juga memiliki potensi besar bagi ISP untuk dianggap turut membantu mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak cipta dan pornografi tersebut. Misalnya layanan web hosting dimana ISP menawarkan layanan untuk menempatkan file-file untuk suatu situs web di dalam server milik ISP tersebut. Apabila content dari situs web yang ditempatkan di server ISP tersebut melanggar Hak Cipta dan pornografi, maka ada kemungkinan pihak yang merasa Hak Cipta-nya telah dilanggar juga akan menuntut ISP, karena dianggap turut membantu terjadinya pelanggaran Hak Cipta tersebut.
Sampai dengan saat ini telah ada beberapa kasus yang dibawa kepengadilan khususnya gugatan terhadap ISP atas pelanggaran Hak Cipta yang dilakukan pihak ketiga, seperti di Amerika Serikat, Perancis  dan Cina. Di karenakan terbatasnya kemampuan untuk mengidentifikasikan serta mengetahui keberadaan mereka yang sebenarnya melanggar suatu ciptaan di media internet, maka pemegang Hak Cipta mencari kemungkinan untuk meminta pertanggungjawaban dari ISP atas pelanggaran Hak Cipta yang dilakukan oleh pengguna layanan mereka. Terlebih untuk layanan web hosting gratis, dimana biasanya pelanggannya anonim, maka akan sangat sulit untuk dapat mengetahui siapa yang meng- up load karya  cipta tersebut.
Meskipun sampai dengan saat ini di Indonesia belum ada satu pun kasus yang dibawa ke pengadilan baik secara pidana maupun perdata yang menggugat ISP atas pelanggaran Hak Cipta dan Pornografi yang dilakukan oleh pengguna layanan ISP melalui media Internet, akan tetapi dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (untuk selanjutnya disebut UUHC) yang mengakui media internet sebagai salah satu media pengumuman, dan dengan semakin banyaknya penggunaan internet sebagai media komunikasi, tidak menutup kemungkinan suatu saat nanti gugatan atau kasus semacam ini akan diajukan.


B.   PERUMUSAN MASALAH
Berdasarkan latar belakang dan uraian yang dikemukakan di atas, maka masalah yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah :
A.   Dasar Hukum dalam proses penyelenggaraan ISP

B.   Ruang Lingkup Jasa pengurusan izin penyelenggara telekomunikasi di bidang Internet Service Provider (ISP)

C.   Pengertian dan Bentuk-Bentuk Layanan ISP

D.   Kode Etik ISP

E.   Tatacara Pemohonan Pendaftaran ISP

F.    Apa saja hak dan kewajiban bagi penyelenggara ISP

G.   Kendala-Kendala Dalam ISP



C.   MAKSUD DAN TUJUAN PENULISAN
Memenuhi tugas akhir perkuliahan Akademi Litigasi Indonesia (ALTRI) Pengayoman sebagai salah satu syarat kelulusan.
Mengkaji dan memperdalam permasalahan seputar jasa pengurusan izin penyelenggaraan telekomunikasi dalam ruang lingkup sebagai seorang jurista.
Memberikan pengetahuan baru kepada pembaca khususnya dan kepada masyarakat umumnya.
Menyajikan ulasan yang menarik bagi para pelajar yang melakukan study terhadap permasalahan ini

D.   MANFAAT PENULISAN
Melalui penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini diharapkan dapat memperoleh hasil yang kemudian dapat bermanfaat bagi semua pihak.

1.    Bagi Penyelenggara
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan bagi para penyelenggara ISP tentang bagaimana cara Izin Penyelengaraan ISP yang baik.

2.    Bagi Pemerintah
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam mengikuti perkembangan akses internet di Indonesia.

3.    Bagi Peneliti Lain
Hasil penelitian ini diharapkan bisa membantu menjadi bahan referensi bagi penelitian di bidang Jasa-Jasa Hukum.
















BAB II
METODOLOGI PENELITIAN

A.   LOKASI PENELITIAN
Dalam mengerjakakan Tugas Akhir ini kami menggunakan cara:
1     Direct
Yaitu kami mendapat informasi tentang masalah yang kami bahas ini melalui wawancara langsung yang kita peroleh dari bagian biro hukum dan humas Dirjen Postel Dan BTIP

2     Non Direct
Yaitu dengan cara membaca literatur tertulis yang terkait dengan masalah pokok yang terdapat dalam buku yang kami dapat dari perpustakaan, undang-undang dari Dirjen Postel, dan sumber-sumber lain yang ada di internet.

B.   TINJAUAN PUSTAKA
Tinjauan pustaka yang yang kami laksanakan meliputi referensi-referensi umum tentang Internet Service Provider (ISP) / Jasa Penyelenggaraan Akses Internet di Indonesia

C.   SISTEMATIKA PENULISAN
Sistematika penulisan dari penyusunan Tugas Akhir ini adalah:

BAB I :     PENDAHULUAN, yang terdiri atas:

1.    Latar Belakang
2.    Perumusan Masalah
3.    Maksud dan Tujuan Penulisan
4.    Manfaat Penulisan

BAB II :    METODOLOGI PENELITIAN

1.    Lokasi Penelitian
2.    Tinjauan Pustaka
3.    Sistematika Penulisan

BAB II :    PEMBAHASAN

A.   Dasar Hukum.
B.   Ruang Lingkup  Jasa Pengurusan Izin Penyelenggara Telekomunikasi di Bidang Internet
C.   Pengertian dan Bentuk-Bentuk Layanan Internet Service Provider (ISP)
D.   Kode Etik Penyelenggara Jasa Akses Internet (ISP)
E.   Tata Cara Permohonan Pendaftaran Ijin Internet Service Provider (ISP)
F.    Hak dan Kewajiban Penyelenggara ISP
G.   Kendala-Kendala

BAB IV :  PENUTUP

A.   Kesimpulan
B.   Saran

LAMPIRAN










BAB III
PEMBAHASAN

A.   DASAR HUKUM
Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.
Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi.
Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi.
Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta
Undang-Undang Anti Pornografi Dan Pornoaksi
Undang-Undang ITE


B.   RUANG LINGKUP JASA PENGURUSAN IZIN PENYELENGGARA TELKOMUNIKASI DI BIDANG INTERNET
a.    Pengertian Internet
Secara harfiah, internet (kependekan dari interconnected-networking) ialah rangkaian komputer yang terhubung di dalam beberapa rangkaian. Manakala Internet (huruf 'I' besar) ialah sistem komputer umum, yang berhubung secara global dan menggunakan TCP/IP sebagai protokol pertukaran paket (packet switching communication protocol). Rangkaian internet yang terbesar dinamakan Internet. Cara menghubungkan rangkaian dengan kaedah ini dinamakan internetworking.
Pada saat Internet dijaga oleh perjanjian bi- atau multilateral dan spesifikasi teknikal (protokol yang menerangkan tentang perpindahan data antara rangkaian). Protokol-protokol ini dibentuk berdasarkan perbincangan Internet Engineering Task Force (IETF), yang terbuka kepada umum. Badan ini mengeluarkan dokumen yang dikenali sebagai RFC (Request for Comments). Sebagian dari RFC dijadikan Standar Internet (Internet Standard), oleh Badan Arsitektur Internet (Internet Architecture Board - IAB). Protokol-protokol internet yang sering digunakan adalah seperti, IP, TCP, UDP, DNS, PPP, SLIP, ICMP, POP3, IMAP, SMTP, HTTP, HTTPS, SSH, Telnet, FTP, LDAP, dan SSL.
Beberapa layanan populer di internet yang menggunakan protokol di atas, ialah email/surat elektronik, Usenet, Newsgroup, berbagi berkas (File Sharing), WWW (World Wide Web), Gopher, akses sesi (Session Access), WAIS, finger, IRC, MUD, dan MUSH. Di antara semua ini, email/surat elektronik dan World Wide Web lebih kerap digunakan, dan lebih banyak servis yang dibangun berdasarkannya, seperti milis (Mailing List) dan Weblog. Internet memungkinkan adanya servis terkini (Real-time service), seperti web radio, dan webcast, yang dapat diakses di seluruh dunia. Selain itu melalui internet dimungkinkan untuk berkomunikasi secara langsung antara dua pengguna atau lebih melalui program pengirim pesan instan seperti Camfrog, Pidgin (Gaim), Trilian, Kopete, Yahoo! Messenger, MSN Messenger dan Windows Live Messenger.

b.    Sejarah Internet
Berikut sejarah kemunculan dan perkembangan internet.
Sejarah internet dimulai pada 1969 ketika Departemen Pertahanan Amerika, U.S. Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) memutuskan untuk mengadakan riset tentang bagaimana caranya menghubungkan sejumlah komputer sehingga membentuk jaringan organik. Program riset ini dikenal dengan nama ARPANET. Pada 1970, sudah lebih dari 10 komputer yang berhasil dihubungkan satu sama lain sehingga mereka bisa saling berkomunikasi dan membentuk sebuah jaringan.
Tahun 1972, Roy Tomlinson berhasil menyempurnakan program e-mail yang ia ciptakan setahun yang lalu untuk ARPANET. Program e-mail ini begitu mudah sehingga langsung menjadi populer. Pada tahun yang sama, icon @juga diperkenalkan sebagai lambang penting yang menunjukkan "at" atau "pada". Tahun 1973, jaringan komputer ARPANET mulai dikembangkan ke luar Amerika Serikat. Komputer University College di London merupakan komputer pertama yang ada di luar Amerika yang menjadi anggota jaringan Arpanet. Pada tahun yang sama, dua orang ahli komputer yakni Vinton Cerf dan Bob Kahn mempresentasikan sebuah gagasan yang lebih besar, yang menjadi cikal bakal pemikiran internet. Ide ini dipresentasikan untuk pertama kalinya di Universitas Sussex.
Hari bersejarah berikutnya adalah tanggal 26 Maret 1976, ketika Ratu Inggris berhasil mengirimkan e-mail dari Royal Signals and Radar Establishment di Malvern. Setahun kemudian, sudah lebih dari 100 komputer yang bergabung di ARPANET membentuk sebuah jaringan atau network. Pada 1979, Tom Truscott, Jim Ellis dan Steve Bellovin, menciptakan newsgroups pertama yang diberi nama USENET. Tahun 1981 France Telecom menciptakan gebrakan dengan meluncurkan telpon televisi pertama, dimana orang bisa saling menelpon sambil berhubungan dengan video link.
Karena komputer yang membentuk jaringan semakin hari semakin banyak, maka dibutuhkan sebuah protokol resmi yang diakui oleh semua jaringan. Pada tahun 1982 dibentuk Transmission Control Protocol atau TCP dan Internet Protokol atau IP yang kita kenal semua. Sementara itu di Eropa muncul jaringan komputer tandingan yang dikenal dengan Eunet, yang menyediakan jasa jaringan komputer di negara-negara Belanda, Inggris, Denmark dan Swedia. Jaringan Eunet menyediakan jasa e-mail dan newsgroup USENET.
Untuk menyeragamkan alamat di jaringan komputer yang ada, maka pada tahun 1984 diperkenalkan sistem nama domain, yang kini kita kenal dengan DNS atau Domain Name System. Komputer yang tersambung dengan jaringan yang ada sudah melebihi 1000 komputer lebih. Pada 1987 jumlah komputer yang tersambung ke jaringan melonjak 10 kali lipat menjadi 10.000 lebih.
Tahun 1988, Jarko Oikarinen dari Finland menemukan dan sekaligus memperkenalkan IRC atau Internet Relay Chat. Setahun kemudian, jumlah komputer yang saling berhubungan kembali melonjak 10 kali lipat dalam setahun. Tak kurang dari 100.000 komputer kini membentuk sebuah jaringan. Tahun 1990 adalah tahun yang paling bersejarah, ketika Tim Berners Lee menemukan program editor dan browser yang bisa menjelajah antara satu komputer dengan komputer yang lainnya, yang membentuk jaringan itu. Program inilah yang disebut www, atau Worl Wide Web.
Tahun 1992, komputer yang saling tersambung membentuk jaringan sudah melampaui sejuta komputer, dan di tahun yang sama muncul istilah surfing the internet. Tahun 1994, situs internet telah tumbuh menjadi 3000 alamat halaman, dan untuk pertama kalinya virtual-shopping atau e-retail muncul di internet. Dunia langsung berubah. Di tahun yang sama Yahoo! didirikan, yang juga sekaligus kelahiran Netscape Navigator 1.0.
c.    Tujuan Penyelenggaraan Internet Service Provider
ü   Membantu menyediakan jasa Internet yang berkualitas bagi masyarakat Indonesia.
ü  Memasyarakatkan Internet dalam menunjang pengembangan sumber daya manusia di Indonesia.
ü  Mendukung terciptanya peluang bisnis pengusaha Indonesia melalui penyediaan sarana informasi dan komunikasi global.
ü  Membantu pemerintah dalam usaha pemerataan ekonomi di tanah air melalui kesempatan akses terhadap informasi dan komunikasi secara merata di seluruh pelosok Indonesia.
ü  Membantu menyediakan sumber - sumber informasi mengenai Indonesia.
ü  Meningkatkan partisipasi masyarakat Indonesia dalam kerjasama Internasional.
Kebijakan Dasar Penyelenggaraan Internet
Bentuk Badan Usaha bagi Penyelenggaraan Internet



C.   PENGERTIAN DAN BENTUK-BENTUK LAYANAN INTERNET SERVICE PROVIDER (ISP)
1.    Pengertian ISP
Secara  sederhana  ISP  sesungguhnya adalah suatu perusahaan yang menyediakan akses ke internet. Akan tetapi ISP itu sendiri dapat terdiri dari beberapa macam. Suatu ISP dapat menyediakan layanan akses internet secara retail kepada pelanggan rumah tangga maupun bisnis. ISP juga dapat hanya mengoperasikan jaringan backbone ( backbone network ) dan menyediakan akses dial-up dan dedicated kepada ISP lainnya sebagai suatu bisnis secara keseluruhan. Beberapa ISP juga menyediakan layanan hosting, dimana pelanggan dapat menyimpan informasinya di dalam server komputer yang dijalankan oleh ISP dengan akses internet dedicated dan pemeliharaan serta pengamanan selama 24 (dua puluh empat) jam sehari, 7 (tujuh) hari seminggu. ISP lainnya tidak menyediakan layanan-layanan tersebut di atas, melainkan hanya menjalankan portal saja.

2.    Bentuk-bentuk Layanan ISP
Layanan  utama  dari  sebuah  ISP  adalah  memberikan  layanan  akses  ke internet, namun untuk dapat memaksimalkan pengembangan usahanya serta untuk memberikan kemudahan dan manfaat lebih bagi para pelanggan atau penggunanya biasanya ISP menyediakan layanan-layanan penunjang lainnya. Secara umum bentuk-bentuk layanan yang biasanya disediakan oleh suatu ISP adalah sebagai berikut :
a.    Akses internet
Sebagai bentuk layanan utama suatu ISP, layanan akses internet ini biasanya terdiri dari 2 (dua) macam yaitu Dial Up (melalui saluran telepon) dan Dedicated Connection (menggunakan jalur khusus misalnya satelit, TV kabel atau jaringan terestrial lain).
b.    Web hosting
yaitu layanan penempatan situs web atau homepage di server PJI sehingga situs web tersebut dapat diakses oleh pengguna internet.
c.    Web Space
yaitu layanan penempatan ruang ( space) diserver PJI untuk berbagai aplikasi internet.
d.    Server collocation
yaitu layanan jasa penyediaan ruangan berikut fasilitas-fasilitas penunjangnya di lokasi gedung ISP untuk penempatan server pelanggan dan koneksinya ke internet.
e.    Web Development
yaitu layanan pembuatan situs web atau homepage baik pribadi maupun perusahaan
f.     E-mail (Electronic–Mail)
yaitu surat menyurat elektronik antara pengguna internet.
g.    Internet Relay Chat (IRC)
yaitu konferensi para pengguna internet yang diatur melalui jaringan, yang digunakan para pengguna internet dari seluruh dunia untuk berkorespondensi.
h.    Newsgroup
yaitu forum diskusi yang terorganisir di bawah seorang moderator. PJI biasanya mengendalikan server berita untuk diberikan kepada para penggunanya.

3.    ISP di Indonesia sebagai Penyelengara Jasa Telekomunikasi
Berdasarkan Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi dan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi, ISP merupakan salah satu penyelenggara jasa telekomunikasi multimedia. Penegasan tentang keberadaan ISP sebagai penyelenggara jasa telekomunikasi multimedia diatur dalam Keputusan Menteri Perhubungan No. KM 21 Tahun 2991 tentang Jasa Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi. Dalam Pasal 46 Kepmen tersebut, secara eksplisit disebutkan bahwa jasa akses internet ( internet service provider ) merupakan salah satu jasa yang dapat dilakukan penyelenggara jasa multimedia.

D.   KODE ETIK PENYELENGGARA JASA AKSES INTERNET (ISP)
1.    Penyelenggara Jasa Internet harus menaati Pedoman Perilaku Pemuatan Konten sebagaimana diatur oleh Kode Etik ini.
2.    Penyelenggara Jasa Internet perlu memastikan bahwa di dalam setiap perjanjian/kontrak penyelenggaraan jasa Internet antara Penyelenggara Jasa Internet dan pelanggan dicantumkan, antara lain:
o   Bahwa pelanggan wajib menaati hukum dan perundangan negara Republik Indonesia yang berlaku, dan juga ketentuan Kode Etik ini;
o   Bahwa pelanggan berkewajiban untuk tidak menyediakan, memuat atau menyebarkan konten yang dilarang menurut Kode Etik ini.
o   Bahwa jika pelanggan melanggar kewajiban di atas, maka Penyelenggara Jasa Internet berhak mencabut akses Internet yang dilanggan.
o   Bahwa Penyelenggara Jasa Internet berhak memblokir akses kepada konten yang dilarang berdasarkan prosedur pengaduan dan penegakan yang ditentukan dalam Kode Etik ini.
3.    Untuk memfasilitasi ketentuan kontrak di atas, maka Penyelenggara Jasa Internet harus menginformasikan kepada pelanggan tentang keberadaan dan ketentuan Kode Etik ini, baik melalui pemuatan Kode Etik ini di situs Penyelenggara Jasa Internet, atau melalui link kepada situs Forum Industri Konten.
4.    Jika Penyelenggara Jasa Internet telah diberitahu oleh Forum Industri Konten tentang adanya konten terlarang yang dimuat oleh pengguna atau pelanggannya, jika identitas penguna atau pelanggan itu dapat diketahui, maka Penyelenggara Jasa Internet wajib segera memberitahu pelanggannya itu untuk menanggalkan konten yang dimaksud dalam jangka waktu yang ditentukan oleh Penyelenggara Jasa Internet sendiri, namun tidak lebih dari 3 hari kerja.

5.    Jika pelanggan tidak mematuhi peringatan tersebut, maka Penyelenggara Jasa Internet dapat menghentikan sementara atau tetap jasa akses Internet pelanggan tersebut.

6.    Penyelenggara Jasa Internet tidak bertanggung jawab atas konten yang dilarang namun dimuat di server luar negeri atau diakses melalui Penyelenggara Jasa Internet luar negeri. Akan tetapi ini tidak menutup kemungkinan penggugatan atas pemuat konten bersangkutan melalui jalur hukum.

E.   TATA CARA PERMOHONAN PENDAFTARAN IJIN PENYELENGGARAAN INTERNET (ISP)
Di bawah ini merupakan prosedur untuk membangun Internet Service Provider:
1.    Pengajuan Proposal
a.    Pengajuan Proposal penyelenggaraan Internet Service Provider ke DIRJEN POS DAN TELEKOMUNIKASI :
Biasanya Proposal yang dibuat memuat bisnis Plan dari ISP yang akan dibangun, yang di dalamnya memuat tentang garis besar arah bisnis yang ingin dibangun, aspek-aspek teknis yang menunjang ISP, aspek marketing, aspek keuangan, struktur organisasi, serta jadwal pelaksanaan dari perusahaan tersebut. Untuk aspek-aspek teknis yang menunjang ISP, memuat mengenai perangkat yang akan digunakan, misalnya: server yang digunakan, jumlah Remote Access Server, lokasi POP (Point of Presence), besarnya bandwidth, nama upstream provider, termasuk pula gambar network plan yang akan dibangun dan lain sebagainya. Aspek marketing sendiri berisi mengenai jenis-jenis service yang diberikan misalnya dial-up, leased line, co-location, data center, dan lain sebagainya. Sedangkan mengenai aspek keuangan memuat rencana anggaran untuk pendirian serta operasional ISP ini. Untuk struktur organisasi berisi penjelasan mengenai struktur organisasi perusahaan tersebut yang menunjang bisnis ISP ini, kemudian untuk jadwal pelaksanaan sendiri memuat rencana pendirian ISP ini termasuk pula mengenai jadwal operasional ISP tersebut.

b.    Persyaratan Perizinan
Secara umum persyaratan perizinan, sebagai berikut:
–         Akta pendirian perusahaan
–         Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
–         Pengesahan pendirian perusahaan
–         Profile perusahaan
–         Rencana usaha (business plan)
–         Rencana konfigurasi dan data teknis perangkat
–         Struktur permodalan, susunan direksi dan dewan komisaris.
c.    Diagram Alur Perizinan Internet Service Provider














Pada tabel di bawah merupakan daftar harga bandwidth untuk koneksi ke Internet dari beberapa upstream provider (dimana harga ini sewaktu-waktu bisa berubah):
No
Penyedia Bandwidth
Biaya Instalasi
Harga Bandwidth
1
Indosatnet
Rp. 2.500.000,-
64 Kbps: Rp. 4.700.000,-
128 Kbps: Rp. 8.000.000,-
192 Kbps: Rp. 10.500.000,-
256 Kbps: Rp. 13.500.000,-
384 Kbps: Rp. 18.500.000,-
512 Kbps: Rp. 24.200.000,-
768 Kbps: Rp. 33.600.000,-
1024 Kbps: Rp. 44.400.000,-
1536 Kbps: Rp. 65.900.000,-
2048 Kbps: Rp. 82.100.000,-
2
Pesatnet
Rp. 2.000.000,-
64 Kbps: Rp. 4.500.000,-
128 Kbps: Rp. 5.750.000,-
256 Kbps: Rp. 8.250.000,-
384 Kbps: Rp. 11.250.000,-
512 Kbps: Rp. 14.250.000,-
1024 Kbps: Rp. 28.000.000,-
3
Satelindo
$ 500
64 Kbps: $ 4.500,-
128 Kbps: $ 5.750,-
256 Kbps: $ 8.250,-
512 Kbps: $ 13.600,-
1024 Kbps: $ 18.000,-
2048 Kbps: $ 27.000,-
4
CBN
Rp. 2.000.000,-
64 Kbps: Rp. 4.000.000,-
128 Kbps: Rp. 7.000.000,-
256 Kbps: Rp. 13.000.000,-
512 Kbps: Rp. 24.000.000,-
1024 Kbps: Rp. 46.000.000,-
5
Linknet
Rp. 500.000,-
64 Kbps: Rp. 3.500.000,-
128 Kbps: Rp. 5.500.000,-
256 Kbps: Rp. 10.500.000,-
512 Kbps: Rp. 19.500.000,-
1024 Kbps: Rp. 37.000.000,-
6
Dwi Tunggal Putra
$ 200
64 Kbps: $ 1.350,-
128 Kbps: $ 1.800,-
256 Kbps: $ 2.500,-
384 Kbps: $ 3.400,-
512 Kbps: $ 4.200,-
768 Kbps: $ 5.750,-
1024 Kbps: $ 7.500,-
2048 Kbps: $ 14.000,-
7
Circlecom
Rp. 3.500.000,-
64 Kbps: Rp. 2.500.000,-
64 Kbps: Rp. 4.000.000,-
128 Kbps: Rp. 5.000.000,-
128 Kbps: Rp. 7.000.000,-
256 Kbps: Rp. 8.500.000,-
256 Kbps: Rp. 10.000.000,-
512 Kbps: Rp. 18.500.000,-
512 Kbps: Rp. 20.000.000,-
8
Indonet
Rp. 2.000.000,-
64 Kbps: $ 448,-
64 Kbps: $ 349,-
64 Kbps: $ 206,-
64 Kbps: $ 111,-
128 Kbps: $ 896,-
128 Kbps: $ 697,-
128 Kbps: $ 411,-
128 Kbps: $ 221,-
256 Kbps: $ 1.702,-
256 Kbps: $ 1.325,-
256 Kbps: $ 780,-
256 Kbps: $ 420,-
512 Kbps: $ 3.226,-
512 Kbps: $ 2.509,-
512 Kbps: $ 1.479,-
512 Kbps: $ 796,-
1024 Kbps: $ 6.094,-
1024 Kbps: $ 4.739,-
1024 Kbps: $ 2.793,-
1024 Kbps: $ 1.503,-
Sumber: IDC Indonesia

Catatan:
Harga diatas hanya sebagai acuan saja, untuk informasi lebih lanjut silahkan hubungi masing-masing penyedia bandwidth

2.    Mendaftar ke Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII)
Kegunaan mendaftar pada APJII adalah, diantaranya adalah sbb:
-       Mendapatkan allokasi IP address, dan mendapatkan IP address dengan biaya yang lebih murah dibandingkan mendaftar langsung ke Asia Pacific Network Information Center (APNIC)
-       Memperoleh fasilitas layaknya anggota APNIC secara langsung (direct member), misalnya dapat mengikuti training yang diselenggarakan oleh APNIC.
-       Memperoleh koneksi ke Indonesia Internet Exchange (IIX).

Meskipun demikian, penyelenggara bisa langsung mendaftar di Asia Pacific Network Information Center (APNIC) sebagai anggota direct member APNIC, dimana keuntungan yang sangat mendasar sebagai anggota direct member ini dibandingkan ISP penyelenggara terdaftar melalui APJII adalah ISP anda mempunyai suara (vote) disetiap kegiatan / pemungutan suara yang diadakan oleh APNIC.
Bisnis ISP sebenarnya adalah bisnis yang bisa dibilang bisnis gampang-gampang sulit dan yang jelas butuh modal besar untuk melaksanakannya sehingga diperlukan penyusunan bisnis plan yang tepat.

F.    HAK DAN KEWAJIBAN PENYELANGGARA ISP
Hak Penyelenggara
Hak Pengoperasian
Yaitu hak penyelenggara untuk dapat mengoperasikan Internet Service Provider dari izin yang telah diterima oleh dirjen postel.
Kewajiban Penyelenggara
Mejaga kesinambungan pelayanan jasa akses internet (ISP) kepada masyarakat.
Memenuhi standar pelayanan Jasa akses Internet yang ditetapkan oleh DIRJEN.
Membayar Biaya Hak Penyelenggaraan Telekomunikasi yang merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah
Membuat ketentuan dan syarat-syarat berlangganan Jasa Akses Internet

G.   KENDALA-KENDALA

1.    Pelanggaran Hak Cipta
a.    Peraturan Pembatasan Tanggung Jawab ISP Terhadap  Pelanggaran Hak Cipta Oleh Pihak Ketiga Di Beberapa Negara
Sedikitnya  saat  ini  ada  4  (empat)  negara  yang  telah  mempunyai  aturan khusus mengenai pembatasan tanggung jawab PJI terhadap pelanggaran Hak Cipta oleh pihak ketiga yaitu Amerika Serikat, Australia, Jerman dan Singapura. Selain itu Uni Eropa juga telah mengeluarkan Ecommerce Directive
yang juga mengatur mengenai pembatasan tanggung jawab PJI ini.
1)    Digital Millenium Copyright Act (DMCA) - Amerika Serikat
Prinsip-prinsip dasar dari DMCA adalah sebagai berikut :
ü  PJI tidak bertanggung jawab atas materi-materi yang dimasukkan oleh orang lain dalam situs mereka kecuali apabila mereka memperoleh pemberitahuan (notice) yang dapat dipercaya atau bukti yang jelas adanya suatu pelanggaran;
ü  Perbanyakkan yang dibuat dalam transmisi, termasuk caching tidak menjadi subyek dari tanggung jawab dan memungkinkan agar jaringan dapat berfungsi secara efisien;
ü  Ketentuan mengenai “Pemberitahuan dan Mengeluarkan (Notice and Take Down Provision) mewajibkan PJI untuk bertindak secara cepat dan tepat guna.

2)    European E-Commerce Directive – Eropa
Sebagian  dari  peraturan ini isinya sama dengan DMCA dan mengatur mengenai pembatasan tanggung jawab PJI. Section 4 dari E-Commerce Directive memberi mandat agar negara-negara anggota Uni Eropa mengecualikan PJI dari tanggung jawab apabila :
ü  PJI semata-mata menjadi penyalur/perantara dan tidak berinisiatif untuk melanggar transmisi;
ü  PJI hanya menyimpan informasi untuk sementara waktu (caching).
ü  PJI adalah “host”, menyimpan informasi pelanggannya.

3)    Information and Communication Services Act – Jerman
Pasal  1  dari  IukdG  ini  mengesahkan Teleservices Act
(Teledienste Gesetz – TDG). Section 5 dari TDG yang mengatur mengenai tanggung jawab dari OSP (Online Service Provider) menyatakan sebagai berikut :
ü  OSP akan bertanggung jawab sesuai dengan undang-undang yang umum atas content yang mereka sediakan untuk digunakan;
ü  OSP akan bertanggung jawab atas content milik pihak ketiga yang mereka sediakan untuk digunakan hanya jika mereka mengetahui (Obtain knowledge) content tersebut dan secara teknis mampu untuk dan layak untuk memblokir penggunaan content tersebut;
ü  OSP tidak akan bertanggung jawab atas content milik pihak ketiga dimana mereka hanya menyediakan akses. Penyimpanan secara otomatis dan untuk sementara waktu atas content milik pihak ketiga atas permintaan pengguna akan dianggap sebagai menyediakan akses;
ü  Kewajiban-kewajiban sesuai dengan undang-undang yang umum untuk memblokir penggunaan content yang illegal akan tetap tidak berakibat apabila OSP mengetahui bahwa content tersebut tidak sesuai dengan kerahasiaan berdasarkan section 85 Undang-undang Telekomunikasi (Telekom-muninkations gesetz), apabila tindakan pemblokiran tersebut secarateknis dilakukan dan secara wajar diharapkan untuk dilakukan.

4)    Digital Copyright Act 2000 – Australia
Menurut  DCA  seseorang tidak akan dianggap telah mengijinkan terjadinya suatu pelanggaran Hak Cipta jika hanya menyediakan fasilitas yang terlibat dalam pelanggaran tersebut. Dalam subsections 36(1A) dan 101(A) DCA terdapat daftar faktor-faktor yang akan dijadikan pedoman bagi pengadilan untuk menentukan apakah suatu pemberian ijin telah terjadi, yaitu :
ü  Perluasan (jika ada) kekuasaan untuk mencegah terjadinya pelanggaran;
ü  Sifat hubungan antara service provider dengan pelaku pelanggaran;
ü  Apakah service provider telah mengupayakan tindakan yang layak untuk mencegah terjadinya pelanggaran

5)    Electronic Transaction Act 1998 – Singapura
Dalam section 10 (1) dari Electronic Transactions Act 1998 dinyatakan bahwa suatu Penyedia Layanan Jaringan (network service provider) tidak akan menjadi subjek tanggung jawab perdata maupun pidana berdasarkan undang-undang dalam kaitannya dengan materi yang dimiliki oleh pihak ketiga dalam bentuk elektronik dimana ia hanya semata-mata menyediakan akses, jika tanggung jawab semacam ini ditemui dalam :
ü  Pembuatan, publikasi, penyebaran atau distribusi materi-materi tersebut atau pernyataan apapun yang dibuat dalam materi-materi tersebut; atau
ü  Pelanggaran setiap hak-hak yang merupakan bagian atau ada hubungannya dengan materi tersebut.

b.    Beberapa Contoh Gugatan Kepada ISP Mengenai Pelanggaran Hak Cipta Oleh Pengguna Layanannya
Dikarenakan terbatasnya kemampuan untuk mengidentifikasikan serta mengetahui keberadaan mereka yang sebenarnya melanggar suatu karya cipta di media internet, maka pemegang hak cipta mencari kemungkinan untuk meminta pertanggung jawaban dari operator bulletin board, operator situs web dan PJI atas pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh pengguna layanan mereka.
1)    Di  Amerika Serikat
Sebelum adanya DMCA, permasalahan mengenai tanggung jawab PJI terhadap pelanggaran Hak Cipta yang dilakukan oleh pihak ketiga, para pihak menyerahkan permasalahan ini kepada  putusan-putusan hakim (judge made law).
Karena tidak adanya ketentuan mengenai hal ini, maka putusan-putusan yang dihasilkan bervariasi. Ada beberapa pengadilan yang memutuskan PJI bertanggung jawab atas pelanggaran hanya karena adanya pelanggaran tersebut. Misalnya dalam Kasus Playboy Enterprises melawan Frena . Namun juga ada hakim yang menghubungkannya dengan teori-teori lain seperti direct infringement, contributory infringement dan vicarious liability misalnya dalam kasus Religious Technology Center melawan Netcom On-Line. Tidak  lama  setelah  dikeluarkannya White Paper , Federal Distrik Court California memberikan putusan dalam kasus Religious Technology Center melawan Netcom On-Line Communications Services, Inc . Hakim Ronald A. Whyte dalam kasus ini memutuskan bahwa meskipun sistem milik tergugat hanya semata-mata digunakan untuk membuat perbanyakan oleh pihak ketiga, Tergugat bersalah telah melakukan contributory infringement karena ketika Netcom mengetahui adanya pelanggaran, Netcom tetap membiarkan pelanggaran tersebut ada dalam sistemnya dan karenanya dapat terus disebarluaskan ke pengguna internet lainnya.
DMCA  yang  memberikan  pembatasan  tanggung  jawab  PJI  atas  pelangaran Hak Cipta yang dilakukan oleh pihak ketiga pada akhirnya telah memberikan pedoman bagi penyelesaian mengenai permasalahan ini. Dalam kasus ALS Scan, Inc melawan RemarQ Communities, Inc, pada bulan Februari 2001, Pengadilan banding Fourt Circuit memutuskan bahwa PJI yang menerima pemberitahuan yang “substansial” mengenai ciptaan-ciptaan yang dilanggar yang ada di dalam sistemnya tidak boleh mengabaikan pemberitahuan tersebut dan masih mengakui adanya safe harbour bagi PJI berdasarkan DMCA, bahkan meskipun pemberitahuan tersebut tidak sesuai dengan persyaratan mengenai pemberitahuan yang diatur dalam DMCA.
2)    Di Jerman
Pada tanggal  12 April 2000,  pengadilan Negara Bagian Bavarian di Munich jerman dalam kasus Hit Bit Software GmbH melawan AOL (American On Line), memutuskan bahwa AOL bertanggung jawab atas pelanggaran Hak Cipta. Karena pengguna AOL dapat men- download secara cuma-cuma perbanyakan (kopian) dari file-file musik digital dari situs web yang ditempatkan di server AOL.
3)    Di Belanda
Mahkamah Agung Belanda pada tanggal 9 Juni 1999 dalam kasus Scientology memutuskan bahwa sebuah hosting service provider tidak secara langsung melanggar hak cipta dan hanya dapat dimintakan pertanggungjawabannya apabila ia mengetahui atau seharusnya tahu pelanggaran yang ada yang terjadi dalam instalasinya.
4)    Di Belgia
Pada  tanggal  16  Februari 1996, dalam kasus Novell Inc. melawan Renaat, Pengadilan Kriminal Belgia memutuskan bahwa pemilik dari sebuat Bulletin Board Service (BBS) Belgia bersalah dan bertanggung jawab atas pelanggaran Hak Cipta dengan menempatkan program komputer Novell yang telah di-download oleh  para pengguna layanannya. Pengadilan Kriminal Belgia berpendapat bahwa karena Tergugat memiliki dan mengoperasikan BBS tersebut, ia harus mengambil tindakan pencegahan untuk menempatkan program komputer yang dilindungi Hak Cipta tersebut di tempat dimana pengguna BBS tidak dapat men-download-nya.
            Pengadilan berpendapat bahwa ukuran semacam itu secara teknis dimungkinkan mengingat pemilik BBS telah berpengalaman di bidang tersebut
5)    Di Cina
Pada tanggal 14 Desember 1999, Pengadilan Banding Beijing yaitu the Beijing First Intermediate People’s Court (“BFIPC”) memutuskan bahwa
Beijing Online yang merupakan salah satu PJI terbesar di Cina yang dikelola oleh Beijing Cenpok Intercom Co., Ltd , bertanggung jawab atas pelanggaran Hak Cipta atas tindakan perbanyakan yang illegal dan tanpa ijin di internet melalui PJI tersebut, atas karya-karya penggugat (Wang Meng, dkk) yang merupakan penulis-penulis terkenal di Cina.
6)    Di Perancis
Dalam kasus Perathoner melawan Pomier, Joseph Pomier, seorang pelanggan pada Free (PJI) menempatkan suatu rekaman musik dari Ushuaia di dalam situs web miliknya. Pada tahun 2001 Tribunal de Grande Instancer (TGI) Paris menolak menjadikan PJI bertanggung jawab atas perlanggaran tersebut berdasarkan Pasal 1384 Civil Code (KUHPerdata) Perancis karena Free (PJI) tidak mengawasi komputer-komputer dimana ciptaan hasil pelanggaran disimpan dan karena Free tidak mengarahkan penggunaan atau pengawasan atas suatu situs web. Dalam kasus ini Free tidak berperan sebagai hosting service provider, hanya menyediakan hyperlink kepada situs web yang berisi pelanggaran Hak Cipta itu saja. Pengadilan juga memutuskan Free tidak telah melakukan kelalaian karena telah memberikan peringatan pelanggannya bahwa beberapa data yang dikirimkan melalui internet mungkin ada yang dilindungi Hak Cipta melalui perjanjian di antara mereka dan bahwa free juga telah segera memutuskan akses kepada situs web yang berisi pelanggaran Hak Cipta tersebut setelah mendapatkan pemberitahuan mengenai hal tersebut.
Meskipun putusan-putusan pengadilan mengenai permasalahan ini bervariasi, akan tetapi satu hal yang dapat dijadikan kesimpulan adalah bahwa berdasarkan putusan-putusan tersebut suatu PJI akan terlepas dari tanggung jawab atas pelanggaran-pelanggaran yang diperbuat oleh pelanggannya apabila :
o   PJI hanya memberikan akses internet saja;
o   PJI tidak mengetahui pelanggaran yang terjadi dan tidak memperoleh keuntungan ekonomis dari pelanggaran tersebut;
o   PJI segera memblokir atau memutuskan layanannya segera setelah menerima pemberitahuan dari pemegang Hak Cipta.

c.    Tanggung Jawab ISP Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Oleh Pihak Ketiga Dalam Media Internet Di Indonesia
1.    Pelanggaran Hak Cipta Menurut UUHC
Pelanggaran  Hak  Cipta  pada dasarnya adalah pelanggaran hak-hak eksklusif yang dimiliki oleh Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. Menurut Pasal 1 butir 1 jo. Pasal 2 ayat (1) UUHC, yang merupakan hak-hak eksklusif dari pencipta atau pemegang Hak Cipta adalah hak untuk mengumumkan dan memperbanyak ciptaannya tersebut. Pengumuman yang dimaksudkan oleh UUHC adalah pembacaan, penyiaran, pameran, penjualan, pengedaran atau penyebaran suatu Ciptaan dengan menggunakan alat apa pun, termasuk media internet, atau melakukan dengan cara apa pun sehingga suatu Ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain. (Pasal 1 butir 5 UUHC) sedangkan yang dimaksud dengan perbanyakkan adalah penambahan jumlah sesuatu Ciptaan, baik secara keseluruhan maupun bagian yang sangat substansial dengan menggunakan bahan-bahan yang sama ataupun tidak sama, termasuk mengalihwujudkan secara permanen ataupun temporer. (Pasal 1 butir 6 UUHC)
Jika  dihubungkan  dengan 2 (dua) macam upaya hukum bagi pencipta maupun pemegang Hak Cipta untuk menyelesaikan pelanggaran tersebut, yaitu secara perdata dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga ataupun dengan proses pidana, maka Pelanggaran Hak Cipta ini dapat dibagi menjadi 2 (dua) macam yaitu pelanggaran terhadap ketentuan Pidana yang terdapat dalam UUHC dan pelanggaran terhadap permasalahan Hak Cipta yang bersifat keperdataan.
Pelanggaran terhadap Ketentuan Pidana
Bentuk pelanggaran ketentuan pidana dalam UUHC pada dasarnya berkisar pada 4 (empat) hal pokok yaitu :
ü  Dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan, memperbanyak dan memberi izin untuk itu. (Pasal 72 ayat (1) UUHC);
ü  Dengan sengaja memamerkan, mengedarkan atau menjual kepada umum suatu ciptaan, atau barang hasil pelanggaran hak cipta (Pasal 72 ayat (2) UUHC).
ü  Dengan sengaja dan tanpa hak memperbanyak penggunaan untuk kepentingan komersial suatu program komputer (Pasal 72 ayat (3) UUHC).
ü  Dengan sengaja dan tanpa hak melanggar Pasal 24 dan Pasal 55  (Pasal 72 ayat (6) UUHC) yaitu tentang pelanggaran Hak Moral.

Pelanggaran Hak Cipta yang Bersifat Keperdataan.
Berdasarkan Pasal 55 dan 56 UUHC maka pelanggaran Hak Cipta yang menjadi objek sengketa perdata dapat mengenai :
ü  Pelanggaran Hak Moral, yaitu pelanggaran dalam hal tanpa persetujuan Pencipta atas ahli warisnya, yang berdasarkan Pasal 55 berupa meniadakan nama Pencipta yang tercantum pada ciptaan itu; mencantumkan nama Pencipta pada Ciptaannya; mengganti atau mengubah judul Ciptaan; dan mengubah isi Ciptaan.
ü  Pelanggaran Hak Ekonomi, yaitu pelanggaran karena mengumumkan dan memperbanyak suatu ciptaan tanpa ijin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. (Pasal 56 ayat (1) UUHC)
Terhadap pelanggaran baik terhadap Hak Moral maupun Hak Ekonomi yang mereka miliki, Pencipta atau ahli warisnya dapat mengajukan gugatan ganti rugi atas pelanggaran yang dilakukan. Gugatan-gugatan atas pelanggaran Hak Cipta tersebut dapat diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga.
Akan tetapi berdasarkan Pasal 66 UUHC, meskipun pemegang Hak Cipta telah mengajukan gugatan ganti rugi atas pelanggaran Hak Cipta yang terjadi, hal ini tidak menghilangkan hak negara untuk mengajukan tuntutan pidana atas pelanggaran Hak Cipta tersebut.

2.    Pelanggaran Hak Cipta dalam Media Internet yang dilakukan oleh Pengguna Layanan PJI
Adapun bentuk-bentuk pelanggaran yang mungkin dilakukan terutama yang melanggar hak ekonomis pemegang Hak Cipta antara lain adalah berupa :
ü  Perbanyakan Ciptaan
Jenis ciptaan yang paling banyak dilbuat perbanyakkannnya oleh pengguna layanan PJI adalah buku, program komputer, karya tulis lainnya, lagu atau musik, fotografi, dan sinematografi. Teknologi internet berupa MP3 (Moving Picture Experts Group layer 3) yang dikembangkan oleh situs web Napster telah memungkinkan perbanyakkan rekaman musik menjadi semakin mudah. Teknologi ini telah memampukan terjadinya pertukaran file-file musik antar komputer para pengguna internet. Selain itu tidak tertutup kemungkinan dalam situs web yang ditempatkan dalam server suatu PJI berisi ciptaan-ciptaan milik orang lain yang melanggar Hak Cipta.

ü  Pengumuman Ciptaan
Penempatan suatu ciptaan tanpa ijin pencipta atau pemegang hak ciptanya dalam suatu situs web dapat dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta dari pencipta atau pemegang Hak Cipta atas ciptaan tersebut. Tindakan penempatan suatu ciptaan dalam suatu situs web dapat dikategorikan sebagai salah satu bentuk pengumuman, karena dengan ditempatkan dalam suatu situs web, semua orang yang mengakses situs tersebut dapat melihat ciptaan tersebut.

3.    Tanggung Jawab PJI terhadap Perlanggaran Hak Cipta yang Dilakukan oleh Pengguna Layanannya
ü  Tanggung Jawab PJI terhadap Tuntutan Pidana Pelanggaran Hak Cipta
Terhadap pelanggaran yang diperbuat oleh pengguna layanannya, PJI dapat saja memenuhi semua unsur-unsur yang terdapat dalam ketentuan pidana UUHC. Meskipun seandainya PJI tidak mempunyai kehendak untuk melakukan pelanggaran tersebut, karena hanya memberikan layanan akses internet kepada para penggunanya, tetapi PJI dapat saja dianggap memenuhi unsur sengaja sebagai kemungkinan, terutama apabila setelah PJI mendapatkan pemberitahuan dari pemegang Hak Cipta bahwa telah terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh seorang pengguna layanan PJI, pemberitahuan tersebut diabaikan oleh PJI. Tindakan PJI tersebut yang tidak menghentikan terjadinya pelanggaran meskipun telah mengetahui adanya pelanggaran tersebut dapat menjadikan PJI dianggap sengaja melakukan pelanggaran Hak Cipta.
Selain  itu  PJI  dapat  juga  dianggap  turut  serta  melakukan  tindak  pidana bersama-sama, apabila pasal pelanggaran yang dikenakan kepada PJI dihubungkan dengan Pasal 55 tentang penyertaan. Menurut Pasal 55 KUHP seseorang yang memberikan kesempatan, sarana atau keterangan dapat dianggap sebagai pelaku pidana.
Selain  itu,  terhadap  layanan  PJI  lainnya  seperti web hosting, dapat juga menjadikan PJI dengan sengaja melakukan pelanggaran apabila ia ikut menentukan isi dari informasi yang dimasukkan dalam suatu situs web.
ü  Gugatan perdata pelanggaran hak cipta
             PJI dapat saja dianggap melakukan pelanggaran Hak Cipta yang diatur dalam Pasal 55 dan 56 meskipun pelanggaran itu sebenarnya dilakukan oleh pengguna layanannya. Menurut Prof. Wirjono Prodjodikoro, unsur kesalahan yang terdapat dalam pebuatan melanggar hukum dalam Pasal 1365 KUHPerdata mencakup semua gradasi kesalahan dari “sengaja” sampai dengan “lalai”. Tindakan PJI yang lalai mengambil langkah pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya pelanggaran yang menggunakan layanannya dapat menjadikan PJI bertanggung jawab karena kelalaiannya tersebut. Demikian pula halnya apabila PJI lalai memberikan tanggapan terhadap adanya pemberitahuan mengenai pelanggaran Hak Cipta yang terjadi. Selain itu jika dihubungkan dengan Pasal 1366 KUHPerdata, maka PJI yang lalai ini harus bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan kelalaiannya atau kurang hati-hati.

d.    Perlu Tidaknya Pembatasan Tanggung Jawab ISP Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Oleh Pengguna Layanannya
Oleh karena dari segi teknis PJI sebenarnya tidak dapat melakukan tindakan monitoring atau penyensoran terhadap setiap informasi yang masuk ke dalam jaringannya, khususnya bagi PJI yang hanya menyediakan akses internet saja, maka penulis berpendapat perlu adanya pembatasan tanggung jawab PJI terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pihak ketiga ini. Seandainya tindakan monitoring dapat dilakukan, tindakan tersebut juga tidak akan terlalu bermanfaat mengingat PJI akan menemui kesulitan untuk menentukan apakah suatu informasi melanggar hak cipta seseorang atau tidak. Sampai saat ini tidak ada suatu database yang lengkap yang berisi mengenai ciptaan-ciptaan yang ada yang masih dilindungi oleh undang- undang, terutama berdasarkan UUHC, Hak Cipta lahir otomatis sejak karya tersebut diciptakan oleh karenanya tidak perlu didaftarkan.
Selain itu seandainya PJI mampu mengidentifikasikan bahwa suatu karya merupakan Hak Cipta orang lain, PJI kembali akan menemui kesulitan untuk menentukan apakah pengumuman dan perbanyakkan ciptaan tersebut telah mendapatkan ijin dari pencipta atau pemegang Hak Cipta-nya atau tidak, serta apakah tindakan-tindakan tersebut termasuk tindakan yang tidak dianggap pelanggaran Hak Cipta atau tidak.
Ketentuan  mengenai  pembatasan tanggung jawab PJI, sebaiknya mengatur bahwa PJI tidak akan bertanggung jawab atas pelanggaran Hak Cipta jika :
a.    PJI hanya menyediakan akses internet saja;
b.    PJI tidak mengetahui adanya pelanggaran Hak Cipta dan tidak memperoleh keuntungan ekonomis dari pelanggaran tersebut;
c.    PJI telah mengambil tindakan pencegahan untuk membatasi terjadinya pelanggaran Hak Cipta; dan
d.    PJI segera memblokir atau memutuskan layanannya segera setelah menerima pemberitahuan dari pemegang Hak Cipta.
Pembatasan tanggung jawab ini diharapkan dapat memberikan keadilan bagi semua pihak, baik bagi pencipta atau pemegang Hak Cipta, PJI maupun konsumen pengguna internet. Pembatasan tanggung jawab ini diharapkan dapat membuat PJI lebih mengembangkan potensi internet demi kepentingan semua orang. Pembatasan ini tidak berarti menjadikan PJI lepas tanggung jawab sama sekali. PJI yang dianggap membantu terjadinya pelanggaran atau lalai mengupayakan tindakan preventif saja dapat dimintakan pertanggungjawabannya.

e.    Hal-Hal Yang Harus Diantisipasi Oleh ISP Di Indonesia Terhadap Gugatan Pelanggaran Hak Cipta Dalam Media Internet

Agar  terhindar  dari  gugatan pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh pengguna layanannya, menurut penulis ada 2 (dua) hal penting yang harus dilakukan oleh PJI, yaitu:
1)    Membuat Ketentuan Layanan (Terms of Condition) mengenai Pembatasan anggung Jawab.
Pembatasan tanggung jawab ini antara lain berisi mengenai antara lain :
a.    Bahwa PJI tidak bertanggung jawab atas kerugian-kerugian pelanggan atau ihak ketiga yang timbul akibat penggunaan layanan PJI yang bukan iakibatkan oleh PJI. (untuk layanan akses internet)
b.    Bahwa PJI tidak bertanggung jawab atas isi dari situs pelanggan yang ditempatkan dalam server PJI baik sebagian maupun seluruhya dan PJI tidak bertanggung jawab atas kerugian dalam bentuk apapun yang diderita pelanggan maupun pihak ketiga lainnya, termasuk dan tidak terbatas pada kehilangan kesempatan untuk mendapatkan keuntungan, kehilangan informasi yang disebabkan oleh hal-hal yang terjadi karena penggunaan layanan ini yang bukan diakibatkan oleh PJI. (untuk layanan web hosting)
Pembatasan  tanggung  jawab  ini  harus  dibuat  dengan  memperhatikan ketentuan dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, mengenai Ketentuan Pencantuman Klausula Baku khususnya tentang larangan untuk menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha. Oleh karena itu pembatasan tanggung jawab tersebut hanyalah ditujukan bagi pelanggaran yang disebabkan oleh pihak lain, bukan PJI itu sendiri, maka menurut penulis hal ini tidak menyalahi ketentuan mengenai pencantuman klausula baku.
2)    Mengembangkan Prosedur Pemblokiran atau Pemutusan Layanan yang Tepat.
Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum bagi semua pihak, baik PJI, pelanggannya maupun pemegang Hak Cipta. Prosedur yang harus diterapkan antara lain adalah :
a.    Pemegang Hak Cipta yang mengetahui bahwa terjadi pelanggaran Hak Cipta dalam layanan PJI dan mengehendaki agar dilakukan pemblokiran atau pemutusan layanan tersebut harus menyampaikan pemberitahuan tertulis mengenai pelanggaran yang terjadi disertai dengan bukti kepemilikan Hak Cipta, dan ciptaan yang dilanggar;
b.    Atas dasar pemberitahuan tersebut PJI akan memberitahukan pengguna layanannya akan adanya pemberitahuan itu;
c.    Sebelum melakukan pemblokiran atau pemutusan layanannya, PJI memberikan hak kepada penggunanya yang diduga telah melakukan pelanggaran Hak Cipta itu untuk memberikan jawaban atas pemberitahuan dari pemegang Hak Cipta;
d.    Apabila tidak ada jawaban lebih lanjut, maka PJI berhak untuk melakukan pemblokiran atau pemutusan layanannya kepada pengguna yang bersangkutan.
e.    Bahwa apabila ada keluhan dari pihak ketiga yang dapat membuktikan bahwa pengguna layanannya tersebut melakukan pelanggaran hukum yang merugikan pihak tersebut maka PJI berhak untuk memberitahukan identitas pengguna layanannya kepada pihak tersebut atau pihak kepolisian sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Dengan adanya prosedur yang jelas ini diharapkan terciptanya keseimbangan antara hak pemegang Hak Cipta untuk melindungi Hak Ciptanya serta hak PJI untuk tidak dimintakan pertanggungjawabannya atas pelanggaran yang tidak dilakukannya. Ketentuan ini juga dapat menghindarkan PJI untuk dianggap turut serta membantu melakukan pelanggaran serta menyembunyikan pelaku pelanggaran.


2.    Pornografi
Penanganan pornografi internet bukan masalah yang sederhana karena terbentur pada masalah pembuktian di pengadilan yang demikian sulitnya. Karena itu logis, jika kasus ini terkesan lamban dan bertele-tele untuk sampai ke pengadilan. Apalagi kemajuan teknologi komputer memungkinkan dilakukan manipulasi atas suatu data yang dikirim secara elektronik. Kesulitan lainnya, peraturan di dunia maya (cyberspace) masih disandarkan pada faktor etika di dunia maya. Padahal sangat sulit jika suatu tindakan hanya bersandarkan pada faktor etika. Sanksi yang ada bergantung kepada masyarakat yang meyakini etika tersebut. Karena itu, perlu ditegaskan batasan "kesusilaan" dari pornografi internet tersebut.

Masalah jurisdiksi juga bukan masalah yang sederhana untuk dibicarakan. Apalagi menyangkut kejahatan yang bersifat transnasional atau antarnegara dan ditambah lagi peran para penyelenggara-penyelenggara Jasa Akses Internet (ISP) yang hanya memetingkan pasar ketimbang moral. Mereka juga tidak melihat seberapa buruknya hal ini buat anak bangsa yang akan datang. Mungkin ada benarnya pendapat yang mengatakan bahwa cyberspace adalah suatu wilayah baru di dalam peradaban manusia. Tapi tentunya, harus ditilik lebih lanjut di mana "unsur kebaruan" dari wujud perkembangan tersebut. Perihal jurisdiksi tidak akan dibahas lebih lanjut disini. Namun, dalam tulisan ini akan lebih terfokus pada pihak mana saja yang bisa dipertanggungjawabkan atas penyediaan situs porno di internet. Sangat tidak adil, jika hanya Thomas Reedy dan Jenice Reedy padahal secara teknis banyak pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pornografi internet tersebut.

1)    Pornografi fenomena lama internet
Pornografi juga fenomena lama di Internet, ia materi tertua setelah teknologi dan pendidikan. Material tersedia luas di Internet. Download atau nonton langsung gratis. Membeli atau langganan (membership) dengan bentuk beragam, gambar (foto), kartun (manga), film, klip, atau cerita (stensilan digital).
Pornografi ada yang komersial maupun berbasis komunitas. Distribusi komunitas memakai teknologi file sharing atau mailing list. Sifatnya tukar materi gratis antar anggota. Pornografi Internet dianggap aktivitas privat yang tak terjangkau hukum. Warnet menjual membership situs porno. Pengunjung memakai account itu untuk download material. Account diperoleh dari carder, hasil uji validasi nomor credit card.
Carder mencobakan ke situs pornografi. Kalau sukses, nomer credit card bisa digunakan untuk transaksi serius / besar. Sedang account pornografi tsb., dianggap bonus yang dihadiahkan begitu saja ke pengelola warnet. Cara klasik ini menghabiskan resource (bandwidth, space harddisk) warnet. Sering menimbulkan masalah teknis, komputer warnet dipenuhi program dialer, spyware, spam dan virus. Situs porno biasanya disponsori pebisnis online yang menyebarkan adware/malware. Ini menyebabkan komputer tidak berfungsi baik.
Kini modusnya lain, pengelola warnet menjadi warung pornografi siap saji. Sedia materi siap pakai, dinikmati di tempat, dikopi atau dibawa pulang serta terima pesanan. ‘Pesan bawa pulang’ makin marak, karena aman, anonim, murah dan cepat (efisien). Tidak capek browsing atau kena resiko razia.

2)    Daya Tarik Pornografi di Warnet
Anonimitas warnet adalah daya tarik utama. Pelaku merasa terjamin rahasianya, baik konsumen maupun produsen. Internet memberi peluang yang nyaris tak terjangkau hukum, karena di Indonesia bisnis pornografi adalah terlarang. Daya tarik lain, sex toys, obat yang tabu diperdagangkan terbuka serta material pornografi itu sendiri. Terutama artis lokal, diduga diproduksi periodik. Publisitas juga memicu rasa penasaran, selalu disebut material itu tersedia di Internet. Bagi awam Internet identik warnet, ke sanalah mereka menuju. Karena peredaran materi di dunia riil terbatas dan beresiko jadi sasaran petugas.
Aparat sebenarnya eksis, terbukti kasus transaksi seks di Internet, toko cyber sex dan jaringan paedophilia pernah diungkap. Di Jakarta, Surabaya, Jogja, Bali dan Malang. Kejahatan cybersex, cyberporn bisa dijangkau hukum Indonesia. Namun pelaku tak jera, karena pembuktiannya tak sederhana dan sanksi relatif ringan.

3)    Pelanggaran HAKI
Warnet juga terlibat aktif dalam kasus penggunaan dan penggandaan material (piranti lunak) yang dilindungi UU HAKI. Ini juga sasaran empuk razia aparat. Umumnya warnet memakai piranti lunak bajakan. Warnet tak mampu membeli piranti lunak legal, sementara pasar menuntut program yang umum dipakai. Walau ada alternatif produk open source yang gratis, namun pasar terlanjur terbiasa memakai program bajakan. Sehingga menjadi lingkaran setan. Kekayaan Internet dalam hal crack, warez program, film, musik bajakan (mp3) amat besar dan selalu terbaharui, adalah daya tarik. Ini mendorong Warnet menjadi salah satu titik distribusi material tidak sah ini ke masyarakat. Warnet seolah menjadi cermin sikap permisif komunitas telematika terhadap HAKI.
Material pornografi pun sebenarnya dilindungi HAKI, tidak boleh diperjual belikan atau diedarkan seenaknya. Masalah ini tecantum jelas dalam setiap Terms And Conditions, yang harus disetujui oleh calon member. Berlangganan dan membeli material pornografi tetap terikat pada ketentuan HAKI. Penegakan HAKI di warnet harus difasilitasi, misalnya insentif piranti lunak yang terjangkau. Asosiasi dan pemerintah bisa melakukan deal dengan vendor piranti lunak. Atau melalui gerakan open source, sehingga masyarakat biasa memakai software legal. Ini mungkin terjadi jika ada program pemerintah yang konsisten.

4)    Tanggung Jawab Pemilik Usaha Warnet
Warnet banyak dirazia karena memfasilitasi kasus cybercrime dan credit card fraud. Menyediakan tools fraud serta menjadi agen / perantara / penadah hasil fraud. Kini bergeser dengan menjadi penyedia materi porno, warez dan mp3. Banyak warnet menyediakan kamar khusus (alasan privacy / VIP). Atau menata sekat ruangan sedemikian rupa tertutup. Sehingga pengunjung dapat melakukan kegiatan sangat pribadi yang rentan penyelewengan. Antara lain untuk cover up praktik menyewakan materi porno atau cyberfraud pada masa sebelumnya.
Pemicu masalah ini adalah persaingan ketat, minimnya kreatifitas usaha, pasar yang lesu dan tuntutan pelaku usaha / pemilik modal. Ini memaksa manajemen warnet melanggar batas etika, moral dan hukum. Demi kejar setoran. Kurangnya pengetahuan teknis melemahkan kontrol pemilik pada manajemen. Pengelola terlalu leluasa menentukan layanan yang diselenggarakan. Sedang pemilik tak peduli yang dilakukan pengelola, selain profit dan keuangan saja. Ketika terjadi kasus, pengelola jadi tersangka dan pemilik hanya saksi.
Situasi ini tidak sehat. Turunnya pertumbuhan usaha, pergeseran fungsi warnet yang meluas dan munculnya berbagai kasus. Secara umum makin menjatuhkan kredibilitas warnet. Tekanan dan pukulan bertubi menimpa, termasuk razia. Warnet agen informasi masyarakat, yang berfungsi mendidik, kini identik usaha hiburan karena games, pornografi, cybercrime. Pemilik memiliki tanggung jawab rehabilitasi citra ini. Harus paham visi misi warnet, memberi arahan manajemen agar berbisnis secara terhormat sehingga iklim usaha kembali kondusif. Pemerintah harus mengambil inisiatif peran pembinaan, bukan hanya melakukan represi saja. Bersama asosiasi, bisa dilakukan program workshop manajemen, etika dan teknis periodik. Pakar dan aparat yang kompeten dilibatkan. Kegiatan dikoordinasikan terstruktur, sehingga bisa merata ke semua daerah.

5)    Code of Conduct Untuk Warnet
Motif warnet dalam pornografi tak lepas dari lesunya bisnis. Animo masyarakat pada warnet sebagai sentra informasi dan media pembelajaran publik, turun 2 tahun terakhir. Warnet terpaksa improvisasi, jadi game center / online. Dan agar survive, harus sedia layanan yang berbeda. Antara lain porno, carding dan judi. Kondisi ini akibat belum adanya code of conduct sebagai landasan etika bisnis warnet. AWARI dan ICT Watch sebenarnya telah menyusun rancangan code of conduct dimaksud. Namun, kode etik haruslah merupakan kesepakatan moral yang mengikat. Kesepakatan ini belum diperoleh AWARI dari komunitasnya.
Rancangan code of conduct ini terhambat masalah sosialisasi serta perbedaan perspektif. Ada warnet yang terlanjur pragmatis, ada juga yang masih berusaha idealis. Ini adalah dilema, karena solusi atraktif yang bisa membangkitkan lagi bisnis warnet belum ada. Sehingga sulit mengeliminasi sikap pragmatis warnet. Kesepakatan perlu segera dilakukan melalui sebuah Musyawarah Nasional.

6)    Standarisasi dan Klasifikasi
Banyak usulan agar AWARI melakukan standarisasi dan klasifikasi bisnis warnet. Sebagai tanggung jawab pengusaha terhadap publik dan iklim usaha yang sehat. Standarisasi bukanlah pembatasan upaya kreatif. Setiap warnet punya identitas unik, tata ruang, tarif, fasilitas pendukung dsb. Standarisasi adalah koridor teknis yang jadi tolok ukur, sampai batas mana kreatifitas tidak menjadi kontraproduktif terhadap industri warnet dan pencitraannya. Klasifikasi dimaksudkan untuk menata struktur bisnis warnet. Misalnya, warnet games online, klasifikasinya warnet hiburan. Yang melayani wisata, dilengkapi reservasi online, travel guide dsb. Masuk klasifikasi warnet wisata.
Pembatasan jenis layanan juga perlu dilakukan sesuai wilayah operasi misalnya pemukiman dan kawasan pendidikan dsb. Berbeda dengan warnet di mall. Akses vulgar akan relatif terkontrol dan warnet fokus pada fungsi supportif dan sinergi dengan aktifitas masyarakat di lingkungannya. Konsekuensi teknis klasifikasi adalah perijinan (Pemda). Bentuknya ijin usaha / tempat usaha yang diatur perda. Kendalanya, perijinan selalu menjadi barrier to entry dan motif pungutan (PAD) ketimbang fungsi pembinaan tatanan industri.
Perijinan menjadi pemerasan struktural terhadap warnet. Klasifikasi tidak tepat, warnet digolongkan permainan ketangkasan. Ini menyudutkan warnet sehingga rentan pemerasan instansi lain, seperti keamanan, bahkan juga preman jalanan. Belum lagi, tak ada keseragaman aturan pada setiap Pemda, karena otonomi. Perijinan Pemda kontraproduktif bagi warnet. Investasi turun, penetrasi Internet terhambat dan melambat, karena warnet ujung tombak penyedia akses
Internet masyarakat secara masal dan terjangkau. Dilema, karena regulasi perlu untuk klasifikasi warnet dan menempatkan pada lingkungan yang tepat. Solusinya, harus ada regulasi di tingkat pusat agar tak ada interprestasi berbeda di tiap pemda. Meski Otonomi Daerah, Telekomunikasi tetap kewenangan pusat. Dan warnet adalah bagian dari industri telekomunikasi.
7)    Akomodasi Warnet ke Dalam Tatanan Industri
Pemerintah perlu merestrukturtisasi tatanan industri telematika dan khususnya Internet untuk secara formal mengakomodasi sub sektor warnet. Agar jelas posisi warnet, sehingga Pemda mensikapi warnet secara tepat, jelas dasar regulasinya. Warnet diinterprestasikan bebas sebagai jasa jual kembali (reseller) ISP, cukup diatur dengan mekanisme PKS internal. Formal, eksistensi warnet tak diakui eksplisit dalam regulasi. Sikap skeptis itu memarginalkan warnet. Ketidakjelasan posisi warnet dimanfaatkan Pemda untuk pemerasan atas nama Perda dan PAD.
Sebuah Keputusan Menteri diperlukan untuk menjelaskan kedudukan warnet dalam tatanan industri. KM tsb. harus mensinergikan dikotomi penyelenggara jaringan dan jasa dalam tatanan industri. Karena warnet bisa jadi RT/RW Net, mini ISP (terutama di pelosok). Penyelenggara jasa sekaligus jaringan. Regulasi yang terlalu ketat, cenderung represif terhadap sifat cair industri Internet. Warnet berkembang cepat, variasi luas, dinamis mengikuti lingkungannya. Tanpa restrukturisasi dan debirokratisasi tatanan industri akan membatasi, menghambat kreatifitas usaha yang terus berubah. Sinergi kode etik, standarisasi, klasifikasi dan pembenahan regulasi akan menghasilkan pemahaman dan mengembalikan citra warnet. Tak perlu ada razia akibat perspektif negatif dan motif pemerasan.
8)    Konsep Registrasi
AWARI punya usulan lain agar warnet mendapat klasifikasi usaha yang dinamis. Konsepnya registrasi berbasis akuntabilitas publik, bukan perijinan yang sekedar legalitas semata. Registrasi atas inisiatif warnet (seperti pengajuan NPWP). Dan Pemerintah memfasilitasinya, instansi yang menerima, memberikan rekomendasi untuk digunakan warnet melaporkan usahanya ke Pemda setempat. Manfaat registrasi, pengusaha menentukan sendiri klasifikasi usahanya, warnet umum, wisata, pendidikan, point of sales, games, hiburan dsb. Pemerintah pusat, Pemda dan Asosiasi memiliki data akurat keberadaan warnet, penetrasi, sebaran dan fungsinya. Bila ada program terkait warnet, mudah melibatkan semua pihak. Tidak tumpang tindih seperti sekarang, dimana tiap lembaga Pemerintah seperti memanfaatkan popularitas warnet untuk menyelenggarakan proyek dan program, namun tidak satu pun bermanfaat secara mendasar bagi kepentingan warnet.
Registrasi sendiri, bisa dilakukan AWARI. Namun tetap harus ada dasar regulasi yang jelas dari Pemerintah. Setidaknya melalui sebuah Keputusan Menteri yang mengakomodasi posisi warnet di dalam tatanan industri telematika nasional.
9)    Warnet Ujung Tombak Penetrasi Internet Nasional
Penetrasi Internet nasional 2004, 10 juta (4 % populasi). Meningkat eksponensial sejak 1999 pasca booming warnet. Namun sejak 2002, trend cenderung lambat. Bisnis warnet lesu, peran penetrasi diganti pertumbuhan ‘warnet dalam kampus’. Statistik tersebut, menunjukkan peran strategis warnet dalam tatanan industri dan dalam upaya mencerdaskan bangsa. Warnet tetap menjadi ujung tombak penetrasi Internet. Pukulan terhadap warnet (isu cybercrime, pornografi, legalitas, HAKI) menjadi keprihatinan semua pihak terkait industri telematika nasional.
Di Singapura, Malaysia, Thailand penetrasi Internet mencapai 30 %,. Terutama didorong oleh inisiatif Pemerintah. Indonesia jelas tertinggal, namun punya satu kelebihan, dimana pertumbuhan sepenuhnya diinisiasi mandiri oleh masyarakat. Penyebab utama lambatnya penetrasi Internet adalah rendahnya komitmen dan peran pemerintah dalam mendorong Teknologi Informasi sebagai platform. PBB (WSIS 2003) mencanangkan penetrasi Internet 50 % populasi, di negara berkembang pada 2015. Indonesia pesimis mencapai target tsb., Lesunya bisnis warnet, surutnya investasi, skandal moral dan berlarutnya masalah legal adalah benang kusut yang harus cepat diurai dan jadi prioritas agar industri bangkit. Pemerintah perlu menyadari bahwa Indonesia adalah negara pengembang warnet mandiri terbesar di dunia dan pelopor dimana dari segi populasi hanya disaingi oleh China. Prestasi membanggakan ini seharusnya dijadikan modal penciptaan iklim usaha yang kondusif melalui regulasi yang jelas.
10) Hukum Positif Dapat Bekerja dalam Mengantisipasi Cyberporn
Pornografi di dunia maya lewat internet (cyberporn) terus berkembang. Karena dikhawatirkan "merusak" moral anak muda, cyberporn diatasi dengan memberlakukan hukum tertulis (hukum positif). Namun. Hal ini tidak mudah dilakukan karena butuh keberanian dan banyak kendala. Apa saja kendalanya?
Banyak yang berpendapat, hukum selalu tertinggal dalam mengikuti perkembangan teknologi yang saat ini termanifestasikan dalam media internet. Pendapat tersebut mungkin ada benarnya jika kita melihatnya hanya dari sisi teknologi saja. Padahal dalam menyikapi fenomena tersebut harus dilihat dari berbagai segi. Kesan ini membawa implikasi pada perilaku pengguna (penyedia jasa dan pemakai) internet yang akhir-akhir ini cenderung mengalami "penyimpangan" dan tidak "mematuhi" norma yang berlaku di dalam masyarakat. Cyberporn sebagai salah satu feature di internet memberikan kemudahan untuk memperoleh gambar, cerita, dan film.
Berdasarkan laporan terakhir yang dikeluarkan oleh American Demographics Magazine menunjukkan adanya peningkatan keberadaan situs porno di internet. Data itu diperoleh dari sextracker.com. Jumlah situs dewasa yang menyediakan pornografi meningkat dari 22.100 pada 1997 menjadi 280.300 pada 2000 atau melonjak 10 kali lebih dalam kurun tiga tahun!
Keadaan ini membuat semakin banyaknya "tempat wisata" yang dapat dikunjungi oleh para pecandu situs cabul. Selain itu, memang bisnis di bidang ini cukup menjanjikan. Ini terbukti dengan tingginya transaksi di Amerika yang hampir bernilai AS$1,4 miliar pada 1998. Dapat dibayangkan berapa merosotnya moral bangsa bila cyberporn terus dibiarkan "mengobok-ngobok" generasi muda. Dengan kemajuan teknologi saat ini, keberadaan cyberporn mestinya dapat dibendung. Namun, harus pula dipikirkan cara lain yang bersifat preventif. Dalam hal ini, harus dibuat suatu prakondisi terhadap komunitas di internet untuk mematuhi hukum yang ada, baik tertulis ataupun tidak tertulis.
11) Tiga perspektif
Tidak bekerjanya hukum dalam menghadapi cyberporn, salah satunya karena sempitnya kita memandang fenomena cyberporn tersebut. Pendekatan yang dilakukan selama ini masih bersifat teknis dan sektoral. Padahal seharusnya tidak demikian halnya. Sudah saatnya cyberporn ini ditinjau dari tiga prespektif, yaitu, teknologi (technic), bisnis (bussiness), dan masyarakat (sosio). Bila kita hanya memandang dari sisi teknologi dan bisnis, selamanya hukum tidak akan dapat bekerja efektif dalam mengatasi gejala yang timbul di dalam masyarakat. Memberlakukan suatu ketentuan hukum, tidak terlepas dari keadaan masyarakat (keadaan sosial) setempat. Belum lagi adanya hukum tertulis tidak menyebabkan kejahatan dalam internet, termasuk pornografi, menjadi tidak "tersentuh" oleh hukum.
Harus diingat bahwa hukum tidak selalu tercermin dalam keputusan penguasa (peraturan), tapi dapat berupa kesepakatan yang terjalin selama koneksi internet berlangsung. Kendalanya, memang "kesepakatan" tadi tidak memiliki kekuatan memaksa dan memuat sanksi pidana. Bagi pelanggarnya atau pelakunya, sulit dimintakan pertanggung-jawaban secara pidana jika hanya berlandaskan pada norma belaka.
Memberlakukan hukum tertulis (hukum positif) dalam kasus pelanggaran internet, khususnya cyberporn ini, dapat berpijak pada kaidah yang ada di dalam masyarakat itu sendiri. Siapa yang menyangkal bahwa cyberporn itu tidak melanggar moral dan etika. Satu dari lima responden mengatakan bahwa pornografi di internet (cyberporn) melanggar rasa kesusilaan. Setelah itu, baru kita lihat peraturan lokal (hukum positif) yang berkaitan dengan pornografi. Internet menjadikan dunia tanpa batas dan menjadikan ruang dan waktu bukanlah kendala dalam berhubungan satu dengan yang lain. Timbul satu masalah, hukum mana yang akan diberlakukan atas tindak pidana di internet. Pasalnya, setiap negara mempunyai ketentuan yang berbeda.

12) Hukum mana yang berlaku
Tidaklah sederhana menerapkan aturan hukum terhadap pelaku yang terlibat dalam cyberporn. Hal ini mengingat internet bersifat lintas batas wilayah. Banyak pihak yang bersinggungan satu dengan yang lain dan ini akan menyulitkan dalam proses pemeriksaan di pengadilan. Karena itu, harus dicari solusi agar pelaku yang terlibat dalam cyberporn dapat dihadirkan ke meja hijau.Maraknya situs-situs porno tersebut sebenarnya telah "mengganggu" kesusilaan dunia internasional. Di Amerika misalnya, sudah ada beberapa organisasi non-pemerintah (NGO) yang melakukan upaya guna membendung pemekaran cyberporn. Kita melihat bahwa pornografi ini bersinggungan dengan dengan peraturan (hukum) di mana situs porno itu dapat diakses.
Hukum mana yang berlaku sebenarnya tidaklah sesulit seperti yang berlangsung selama ini. Ambil contoh di Indonesia, pondokputri adalah salah satu situs yang menyediakan gambar dan cerita porno. Untuk melihat peraturan atau hukum mana yang berlaku, dapat memulainya dengan menelusuri status kepemilikan dari situs tersebut. Kemudian setelah diketahui pemiliknya, dapat ditelusuri status kewarganegaraannya. Meskipun situs porno tersebut di-hosting di luar negeri, hal ini tidaklah kemudian membebaskan pelaku dari tanggung jawab pidana. Status kepemilikan yang berujung pada status kewarganegaraan tentunya tidak dapat dilepaskan dalam pergaulan sehari-hari. Artinya, status kewarganegaraan melekat di manapun orang itu berada.
Sedikit ilustrasi, seorang Badu yang berkebangsaan Indonesia ditemukan sebagai pemilik situs porno. Nah, di manapun Badu berada, yang bersangkutan tetap terikat (tunduk) pada hukum negaranya. Dalam hukum pidana, status penundukan ini dikenal dengan prinsip nasionalitas aktif. Pada Pasal 5 KUHP dijelaskan, pelaku tindak pidana adalah orang Indonesia yang melakukan tindak pidana di luar Indonesia. Maka terhadap pelaku, dapat ditarik dengan mengunakan hukum pidana kita. Memang dalam pasal tersebut, disyaratkan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana di negara lain.
Dari ilustrasi di atas dapat diterapkan juga untuk situs yang lainnya. Dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaku yang terlibat dalam penyajian gambar, cerita, film porno dalam cyberporn ini dapat dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku (hukum positif) sesuai dengan status kewarganegaraan dari pemilik perusahaan itu berada. Kemudian juga dimungkinkan bagi warga asing yang melakukan tindak pidana di wilayah Indonesia untuk dipidana dengan menggunakan hukum pidana Indonesia. Hal ini sesuai dengan prinsip nasionalitas pasif. Yang harus dilakukan jika kita ingin menggunakan hukum Indonesia untuk menjaring pelaku luar negeri adalah melakukan perjanjian ektradisi dengan negara asal pelaku. Pasalnya, dalam proses penyelidikan dan penyidikan, cyberporn tidaklah bisa dilakukan sendirian dan perlu dilakukan koordinasi dengan interpol, FBI, dan yang lainnya.
13) Sulit diterapkan
Namun pada prakteknya, prinsip-prinsip di atas sulit untuk diterapkan. Hal ini mengingat masih sedikitnya sumber daya di bidang hukum yang memahami masalah teknologi informasi, khususnya mengenai investigasi terhadap tindak pidana dengan menggunakan internet. Cyberporn adalah satu dari sekian banyak kejahatan yang sampai saat ini sulit untuk "dipagari". Pemberantasan atau pembatasan ini dapat dilakukan dengan dua cara. Pertama, dengan mengefektifkan (mengoptimalkan) peraturan hukum yang ada dengan melakukan penafsiran atas ketentuan yang ada di dalam KUHP.
Kedua, dengan mengefektifkan fungsi keluarga dalam memberikan pemahaman/pendidikan seks agar lebih terarah. Cara kedua tidak akan dibahas lebih lanjut. Yang terpenting adalah bagaimana agar hukum (peraturan) yang ada berjalan optimal. Keberlakuan hukum dalam masyarakat tentunya tidak terlepas dari masyarakat itu sendiri (sosiologis), terutama bagaimana masyarakat memandang cyberporn itu sendiri. Ada pendapat yang mengatakan bahwa semuanya biarlah masyarakat yang menentukan. Baik dan buruk, melanggar susila ataupun tidak, masyarakatlah yang menentukan mengenai kriteria tersebut.
Menurut survei yang pernah dilakukan oleh Forester Research pada awal tahun 90-an, hampir 80% lalu lintas internet selalu mengarah ke situs-situs dewasa (porno). Dari survei tersebut menunjukkan masyarakat internet begitu "menikmati" hadirnya situs-situs dewasa tersebut. Keinginan untuk mematuhi dan menerapkan peraturan bergantung kepada masyarakat. Masyarakat bertindak sebagai subyek yang berperan untuk membentuk (rekayasa) hukum. Hukum dibuat dan dipatuhi oleh masyarakat berdasarkan apa yang dianggap "baik" oleh masyarakat. Secara filosofis, apa yang dianggap "baik" tadi tercerminkan di dalam pergaulan kehidupan sehari-hari dan direduksi sebagai apa yang akan dipatuhi sebagai aturan.
Masih dalam kerangka keberlakukan hukum, secara yuridis layaknya pembentukan hukum tidak terlepas dari apa yang diinginkan dan apa yang dicita-citakan oleh masyarakat. Hukum tidak akan menjadi hukum yang mati karena telah sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan dan apa yang di cita-citakan oleh masyarakat. Tiga syarat keberlakukan hukum (sosiologis, filosofis, yuridis) tadi dapat dijadikan satu acuan dalam memberlakuan (menerapkan) hukum positif yang ada, terutama dalam memagari cyberporn agar situs internet dimanfaatkan untuk hal yang lebih baik.

14) Butuh keberanian
Mengefektifkan hukum (hukum positif) bukan langkah yang mudah karena untuk itu dibutuhkan keberanian. Keberanian di sini berkaitan dengan cara menafsirkan peraturan perundang-undangan yang ada. Karena disadari, memang menafsirkan undang-undang bukanlah pekerjaan yang sederhana. Menerapkan peraturan (materil) terhadap suatu peristiwa yang belum atau tidak dikenal sebelumnya dibutuhkan suatu penafsiran atas undang-undang yang ada. Dengan menafsirkan cyberporn layaknya pornografi yang dikenal dalam dunia nyata, peraturan yang berkaitan dengan pornografi dapat digunakan untuk menjerat pelaku tindak pidana ini. Mungkin terkesan dipaksakan, tetapi apa mau di kata cyberporn telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari bagi komunitas internet dan perkembangannya saat ini terlihat sangat memprihatinkan.
Ada doktrin dalam hukum pidana yang mengatakan: "tiada pidana tanpa suatu kesalahan" (azas legalitas). Tidak ada peristiwa pidana jika di dalam undang-undang tidak menyebutkan kesalahan terlebih dahulu, sering menjadi "pagar" bagi penegak hukum kita untuk menerapkan aturan. Padahal jika kita menilik pada azas yang lain, seorang hakim tidak boleh menolak suatu perkara dengan alasan tidak ada peraturannya. Di sini terjadi kontradiksi, satu sisi undang-undang melarang adanya penafsiran, tetapi di sisi lain hakim dibebani untuk "membuat" aturan.
Artinya di sini, tidak berjalannya ketentuan hukum (hukum positif) dalam "memagari" cyberporn bukan disebabkan oleh lemahnya peraturan yang ada. Tidak bekerjanya peraturan (hukum) yang ada dikarenakan tidak adanya keberanian untuk menerapkan peraturan yang ada. Padahal bila kita lihat dalam kehidupan nyata, banyak peraturan yang mengatur masalah pornografi, misalkan UU HAM, UU Pers, dan KUHP Sebagai penegasan, cyberporn bukanlah sosok yang kebal hukum. Pelakunya tetap dapat dipidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Hukum positif yang ada tetap akan berlaku efektif jika penegak hukum berani melakukan "modifikasi" hukum. Perkembangan teknologi tidaklah menjadikan hukum yang ada tidak bekerja. Cyberporn hanya ekses dari perkembangan teknologi itu sendiri. Tidak ada yang berubah, kecuali media penyampaiannya. Subtansinya tetaplah sama, pornografi.
15) Menyeret Pemilik Situs Porno Berdasarkan Perjanjian Kerja
Pornografi Internet (cyberporn) kembali mencuat setelah dua orang Indonesia terlibat dalam penyajian gambar porno via internet. Sebenarnya, kasus pornografi internet ini sudah berjalan sejak internet menjadi konsumsi publik dalam perolehan informasi. Sudah saatnya, pornografi internet ditindak tegas agar akibatnya bagi masyarakat dapat diminimalisasi. Kasus pornografi internet yang telah melibatkan dua orang Indonesia itu kabarnya telah diputus oleh pengadilan di Amerika. Padahal di 'negeri Koboi' itu, seks atau pornografi bukan barang baru di Amerika. Masalahnya, Thomas Reedy dan Jenice Reedy turut serta dalam menyajikan gambar porno anak di bawah umur.
Penanganan pornografi internet bukan masalah yang sederhana karena terbentur pada masalah pembuktian di pengadilan yang demikian sulitnya. Karena itu logis, jika kasus ini terkesan lamban dan bertele-tele untuk sampai ke pengadilan. Apalagi kemajuan teknologi komputer memungkinkan dilakukan manipulasi atas suatu data yang dikirim secara elektronik. Kesulitan lainnya, peraturan di dunia maya (cyberspace) masih disandarkan pada faktor etika di dunia maya. Padahal sangat sulit jika suatu tindakan hanya bersandarkan pada faktor etika. Sanksi yang ada bergantung kepada masyarakat yang meyakini etika tersebut. Karena itu, perlu ditegaskan batasan "kesusilaan" dari pornografi internet tersebut.
Masalah jurisdiksi juga bukan masalah yang sederhana untuk dibicarakan. Apalagi menyangkut kejahatan yang bersifat transnasional atau antarnegara. Mungkin ada benarnya pendapat yang mengatakan bahwa cyberspace adalah suatu wilayah baru di dalam peradaban manusia. Tapi tentunya, harus ditilik lebih lanjut di mana "unsur kebaruan" dari wujud perkembangan tersebut. Perihal jurisdiksi tidak akan dibahas lebih lanjut disini. Namun, dalam tulisan ini akan lebih terfokus pada pihak mana saja yang bisa dipertanggungjawabkan atas penyediaan situs porno di internet. Sangat tidak adil, jika hanya Thomas Reedy dan Jenice Reedy padahal secara teknis banyak pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pornografi internet tersebut.

16) Contractual liability
Bila ingin menindak tegas para pelaku dalam pornografi internet, tentunya tidak bisa dilihat secara sepintas lalu. Kasus pornografi internet tidak terlepas dari adanya tindakan penyertaan atau konspirasi di antara para pihak. Reedy dan Jenice Reedy hanyalah satu dari sekian banyak pihak yang seharusnya turut bertanggungjawab atas penyelenggaraan pornografi anak di bawah umur melalui internet.
Penyediaan pornografi internet harus dilihat sebagai suatu tindakan bersama (adanya penyertaan). Karena itu, harus ada satu alasan mengapa yang bersangkutan (pasangan Reedy) diseret ke pengadilan yang semata-mata tidak hanya digantungkan pada perbuatan materil dari keduanya. Tindakan penyertaan di sini dapat dilakukan dengan atau tanpa kesepakatan. Dalam kasus ini, perbuatan tersebut dilakukan secara berkala dan terlihat adanya kesepakatan di antara para pihak selaku penyelnggara situ porno di internet.
Berdasarkan kerangka pertanggungjawaban di internet (the framework of liability on the internet), paling tidak ada 7 (tujuh) pihak yang saling bertanggungjawab sesuai dengan perannya masing-masing ketika yang bersangkutan berinteraksi dengan menggunakan internet. Antara lain: pengguna internet, operator telekomunikasi, internet service provider, server, packager, produser, dan author. Dalam dakwaannya, kedua warga negara Indonesia ini dituduh telah menyuplai gambar cabul di bawah umur. Dalam konteks ini, yang bersangkutan bisa dimasukkan ke dalam kategori author dan atau produser. Bila dalam kontraknya disebutkan bahwa yang bersangkutan dalam periode tertentu menyuplai gambar pornogrrafi di bawah umur, dari situ keduanya dapat diseret ke pengadilan.
Kemudian di pihak lain, yang mungkin dapat dinyatakan bertanggungjawab adalah pihak penyedia/penyelenggara/pemilik server yang menyebarkan informasi yang dikirimkan oleh produser dan atau author. Berarti, pihak pemilik server juga dapat diseret ke pengadilan untuk anak di bawah umur. Seharusnya, kepolisian Amerika juga menuntut si pemilik server. Yang ketiga, adalah penyelenggara jasa (internet service provider) yang juga bisa dimintakan pertanggungjawaban atas terselenggaranya pornografi internet. Pemilik situs juga dapat ditarik ke depan pengadilan. Dalam kasus tersebut, dapat diungkap adanya pihak lain yang mungkin bertanggungjawab dalam pelanggaaran susila.
17) Tanggung Jawab Individu
Meskipun pada prakteknya, tindakan para penyelenggara pornografi internet dilakukan secara bersama-sama, tetap saja yang bertanggungjawab atas pelanggaran/kejahatan itu adalah pribadi sesuai perannya masing-masing. Situs atau penyelenggara jasa internet tentunya didasari atas dasar kepemilikan atau kepengurusan, ibarat sebuah perusahaan. Mungkin di sini bisa digunakan ajaran tentang pertanggungjawaban korporasi yang menjelaskan bahwa tingkah laku perusahaan merupakan kumpulan dari tingkah laku individu. Jika demikian halnya, sudah sepatutnya pasangan Reedy menerima ganjaran atas apa yang telah dilakukannya. Namun, masih ada pihak lain yang dapat ditarik untuk bertanggungjawab atas kasus ini. Dengan berdasarkan pada contractual liability, kerjasama atau penyertaan para pihak dalam penyajian, situs pornografi dapat dijadikan batasan untuk menentukan kompetensi para pihak. Hal ini penting karena agak sulit bila meminta pertanggungjawaban pada perusahaan atau situs penyelenggara pornografi internet.
Tanggung jawab individual akan lebih mudah dimintakan kepada para pihak. Pasalnya, tidak mungkin secara "institusi", perusahaan ini dituntut ke pengadilan dan bertanggungjawab atas content dari pornografi internet tersebut. Paling tidak, lebih dari satu pihak saja yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas penyediaan pornografi melalui internet tersebut. Jika ingin lebih tegas mengantsisipasi pornografi internet, selain secara materil, ketentuan juga ditegakkan secara formil. Penegakan hukum juga harus disertai oleh suatu keinginan untuk "membersihkan" internet dari pornografi. Tidak sedikit biaya yang dibutuhkan untuk membuat internet di Indonesia harus melewati gerbang yang sama sebelum diteruskan ke ISP (Internet Service Provider) yang ada. Belum lagi, kemajuan teknologi wireless memungkinkan koneksi tanpa melewati ISP.
Di sinilah peran dari pemerintah untuk membuat kebijakan yang sifatnya diskrimatif terhadap informasi yang dapat diakses melalui internet. Mungkin akan terkesan otoriter, tapi hal ini adalah salah usaha agar pornografi internet tidak meracuni generasi muda. Hal ini baru bisa dilaksanakan jika pemerintah telah mengetahui batasan atau standar tentang rasa kesusilaan. Apakah semua gambar atau tampilan yang menimbulkan nafsu dilarang untuk anak di bawah umur? Semua terserah kepada pembuat kebijakan, dalam hal ini pemerintah selaku regulator.

18) Batasan pornografi
Batasan pornografi merupakan bagian yang paling sulit untuk ditentukan. Pasalnya, menyangkut masalah "pandangan" yang sangat dipengaruhi oleh budaya dari suatu bangsa. Banyak pendapat yang mengatakan bahwa persoalan pornografi merupakan sisi pribadi dari setiap orang. Karena itu, sulit untuk menetukan parameter porno atau tidaknya suatu kata-kata, gambar, atau perpaduan dari keduanya. Meskipun batasannya belum jelas, dalam peraturan hukum di Indonesia pornografi dianggap sebagai satu dari sebagian tindakan yang tergolong pelanggaran susila. Masalahnya, ukuran pelanggaran susila agak berbeda pada setiap diri manusia atau bangsa. Kondisi di Indonesia tentu berbeda dengan Amerika yang secara tegas melarang pornografi anak di bawah umur. Dalam kasus tersebut, terlihat adanya "diskriminasi" batasan susila dari pornografi itu sendiri. Namun, ketentuan tersebut menjadi lebih pasti mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Bagi Indonesia, pornografi internet merupakan barang baru dan masih berlangsung perdebatan mengenai "batasan pornografi" itu sendiri. Apakah pornografi internet tersebuit dapat dikategorikan sebagai pelanggaran yang diatur di dalam KUHP atau UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM.
Di dalam Pasal 282 KUHP misalnya, tidak dijelaskan batasan kesusilaan yang dimaksud dengan kesusilaan itu sendiri. Disebutkan pada bagian penjelasan, sifat cabul (kesusilaan) itu harus ditentukan berdasarkan pendapat umum. Tiap-tiap peristiwa harus ditinjau sendiri-sendiri dan sangat bergantung kepada kebiasaan setempat. Dari situ terlihat, bahwa tidak ada batasan yang pasti mengenai pornografi atau perbuatan cabul itu sendiri. Batasannya bergantung kepada keadaan dan perkembangan dari masyarakat setempat. Dengan adanya internet, agak sulit membedakan atau memisahkan keberadaan suatu masyarakat. Apalagi harus mendefinisikan suatu masyarakat yang menggunakan internet tersebut. Terlepas dari adanya "keterbatasan" peraturan dalam mendefinisikan kesusilaan tersebut, ada yang patut dikritisi dari kebijakan pemerintah untuk membangun dan mengembangkan internet di Indonesia. Kebijakan pemerintah harus ditegaskan di dalam undang-undang dan bersifat imperatif bagi pelanggarnya. Bila Singapura mampu membendung arus informasi yang masuk ke dalam satu backbone, mengapa Indonesia tidak. Ini yang seharusnya menjadi fokus pembicaraan dalam membangun rasa kesusilaan di dalam masyarakat. Dengan demikian, perdebatan tentang "batasan" kesusilaan dapat disepakati melalui suatu kebijakan yang dibangun oleh masyarakat, dari masyarakat, dan untuk masyarakat.
Bila batasan kesusilaan itu sudah dibuat, layaknya Amerika yang melarang pornografi anak dibawah umur. Namun, tentu saja dibutuhkan "kemauan hukum" dari pembuat kebijakan untuk membatai arus pornografi melalui internet ini. Banyak dari pengguna internet yang memandang bahwa tidak ada hukum yang berlaku di dalam cyberspace. Pendapat ini kemudian ditentang oleh para praktisi hukum yang berasal dari kalangan akademisi dan beberapa orang dengan latar belakang teknologi.
Mereka mengemukakan: "tidak ada satu perbuatan di dunia, yang tidak ada hukumnya". Dari pendapat mereka terlihat, ada satu niat untuk mengantisipasi dampak dari perkembangan perkembangan teknologi. Keinginan segelintir orang tersebut dapat dijadikan titik tolak untuk membuat batasan yang pasti dan dipahami oleh semua orang. Jika batasan sudah sesuai dengan "kenginan" dari masyarakat, dengan sendirinya akan terbangun budaya hukum (legal culture) di dalam masyarakat.
19) Sensor Internet, Upaya Sia-sia Meredam Pornografi
Belakangan, gencar isu akan dilakukan sensor terhadap internet sebagai media publik. Gagasan ini justru berangkat dari berbagai organisasi masyarakat yang dengan lantang menyuarakan perang terhadap pornografi. Mereka beranggapan bahwa internet adalah "sarang" pornografi. Lalu jalan satu-satunya untuk meredam pornografi internet adalah melakukan sensor dengan cara melakukan filterisasi terhadap situs-situs porno. Namun, masalahnya menjadi tidak sederhana. Karena ternyata, pengalaman di beberapa negara yang melakukan filterisasi ternyata tidak sepenuhnya membuahkan hasil. Secara teknologi, sangat mungkin melakukan filterisasi pada ISP (internet service provider) bahkan juga pada backbone.
Namun bila pemerintah selaku pengambil kebijakan tidak berhati-hati dalam menelurkan kebijakan, bukan tidak mungkin akan menghambat masyarakat dalam mengakses informasi. Jika kebijakan yang dibuat hanya berpijak pada satu sisi, imbasnya tidak hanya informasi pornografi saja yang terkena dampaknya, tapi juga informasi lainnya. Beberapa software bisa di-download untuk mengontrol laju informasi, tetapi tidak membatasi kesempatan dan kebebasan untuk memperoleh informasi pada internet.
20) Perdebatan semantic
Masalahnya, kembali pada kebijakan mana yang dipilih oleh si pengguna untuk menyiasati pornografi internet. Pengguna di sini, termasuk di dalamnya pemerintah dan masyarakat. Hal tersebut akan menjadi faktor penentu dalam kegiatan internet di Indonesia. Hingga kini, belum ada upaya nyata dari pemerintah untuk mengontrol kegiatan internet, terutama yang berkaitan dengan content porno. Dalam setiap diskusi mengenai hal ini, selalu berujung pada perdebatan semantik yang melulu didasarkan pada keyakinan dari masing-masing kelompok. 
Beberapa situs penyedia software mungkin akan membatasi dan mampu meredam seseorang untuk mengakses situs porno. Namun, masalahnya tidak berhenti sampai di situ. Sensor hanyalah sebuah mekanisme untuk mengontrol pornografi dan bukan menghilangkan pornografi itu sendiri. Satu hal yang perlu dipertegas adalah apa yang akan dan harus diatur kemudian dalam undang-undang yang memiliki ketegasan sekaligus menjamin hak kebebasan publik untuk mengakses informasi.
Kuncinya, jangan sampai undang-undang pornografi nantinya akan membatasi pengguna internet lain yang tidak mengakes situs-situs porno. Karena itu, perlu dicari satu titik moderat bagaimana menyikapi pornografi internet tanpa harus membatasi aktifitas internet itu sendiri. Selaku regulator, pemerintah cukup memberikan panduan bagi masyarakat, khususnya pengguna internet. Terutama, dalam memberikan satu pendidikan bagi masyarakat untuk menggunakan internet sebagaimana mestinya. Pengalaman beberapa negara menunjukkan, hingga kini belum diketemukan jurus mujarab yang benar-benar ampuh untuk menyensor pornografi internet.

21) Dimulai dari masyarakat
Kebijakan sensor di beberapa negara, justru dimulai dari masyarakat dan bukan dari pemerintah. Negara maju seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Jerman yang lebih dahulu mengenyam internet, ternyata lebih memilih internet dikembangkan secara self regulating. Misalnya, yang dilakukan oleh Bertelsman Foundation yang sudah meluncurkan ICRA Filter. ICRA Filter adalah software yang diluncurkan oleh Internet Content Rating Association. Dengan software yang diluncurkan tersebut, keluarga dan guru dapat melindungi anak-anak dan remaja dalam pemanfaatan internet sebagaimana mestinya. 
Mungkin yang bisa dilakukan oleh masyarakat adalah mencari satu persepsi yang sama bagaimana menyikapi pornografi internet itu sendiri. Berbagai jenis software mungkin bisa dikembangkan untuk meredam pornografi. Masyarakatlah yang pada akhirnya akan menentukan bagaimana persoalan pornografi ini diatur. Masyarakat di sini lebih difokuskan pada pengguna internet selaku pihak yang langsung berhadapan dengan objek tersebut. Pemerintah tidak lagi menjadi regulator, melainkan beralih wujud menjadi fasilitator. Pemerintah tidak lagi mengontrol, melainkan membatasi mana yang menjadi pokok perhatian dalam pornografi internet.









BAB IV
KESIMPULAN
Berdasarkan Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi dan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi, ISP merupakan salah satu penyelenggara jasa telekomunikasi multimedia. Penegasan tentang keberadaan ISP sebagai penyelenggara jasa telekomunikasi multimedia diatur dalam Keputusan Menteri Perhubungan No. KM 21 Tahun 2991 tentang Jasa Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi.
Dalam proses perizinan ISP pemohon mempunyai hak yaitu untuk dapat mengoperasikan Internet Service Provider dari izin yang telah diterima oleh dirjen postel.
Namun dalam pelaksanaan Internet Service Provider ini masih banyak kendala-kendala atau permasalahan yang dihadapi antara lain tentang sengketa hak cipta dan kasus pornografi yang dilakukan pelanggan ISP  dan sampai saat ini belum ada tindakan dari penyelenggara ISP maupun dari DIRJEN POSTEL sendiri.
Penyebaran
Terhadap pelanggaran Hak Cipta baik terhadap Hak Moral maupun Hak Ekonomi yang mereka miliki, Pencipta atau ahli warisnya dapat mengajukan gugatan ganti rugi atas pelanggaran yang dilakukan. Gugatan-gugatan atas pelanggaran Hak Cipta tersebut dapat diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga.
Terhadap pelenggaran poronografi sampai saat inipun baru satupun kasus pornografi disidangkan di pengadilan karena undang-undang anti pornografi dan pornoaksi sampai sekarang juga belum seratus persen dijalankan karena masih ada pro dan kontra.
Masyarakat adalah kunci dari segala-galanya, terutama dalam membangun hukum sebagai sikap tindak itu sendiri. Norma yang dianut masyarakat bisa menjadi titik awal mengulas lebih jauh bagaimana pornografi internet ini diatur dalam hukum positif (tertulis). Percuma saja jika pemerintah mengharuskan filterisasi dengan menggunakan berbagai cara, termasuk penggunaan software dan penutupan akses pada backbone. Sementara masyarakat sendiri tidak mengakui peraturan atau ketentuan yang dibuatnya. Usaha membangun kesadaran bagaimana mengunakan internet secara bijak mungkin butuh waktu yang tidak sedikit. Secanggih apapun sensor internet dilakukan, tetap akan dikembalikan pada nilai yang dianut oleh masyarakat itu sendiri. Dalam konteks ini, internet menjadi bebas nilai dan tidak adil jika dipersalahkan sebagai sarang dari pornografi. Karena itu, masyarakat dan pemerintah harus lebih bijak dalam memandang internet itu sendiri. Kemudian, bagian yang tidak kalah pentingnya adalah keterlibatan penyedia jasa internet (PJI) sebagai pihak yang menyediakan akses internet pada masyarakat. Terutama, sebagai stakeholder dalam pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi, khususnya internet di Indonesia. Sebagai penyedia jasa, sudah selayaknya PJI bertanggungjawab atas penayangan gambar, tulisan, suara, atau paduan yang disimpan dalam database. Sudah semestinya, yang bersangkutan melakukan kontrol terhadap content yang bernuansa porno tersebut. Akibatnya, informasi yang disediakan pasti akan terkategorisasi.

B.   SARAN
1.    Pemerintah, Dirjen Postel dan Penyelenggara Jasa Internet di Indonesia harus memeriksa setiap akses internet apakah resmi atau tidak.
2.    Blokir semua situs yang melanggar hak cipta, dan mengandung pornografi agar semua pengguna akses internet di indonesia tidak dapat mengakses situs tersebut.
3.    penyedia jasa internet (PJI) sebagai pihak yang menyediakan akses internet pada masyarakat. Terutama, sebagai stakeholder dalam pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi, khususnya internet di Indonesia. Sebagai penyedia jasa, sudah selayaknya PJI bertanggungjawab atas penayangan gambar, tulisan, suara, atau paduan yang disimpan dalam database. Sudah semestinya, yang bersangkutan melakukan kontrol terhadap content yang bernuansa porno tersebut. Akibatnya, informasi yang disediakan pasti akan terkategorisasi. Tampaknya, ini yang harus dilakukan oleh pemerintah, bagaimana menyeleraskan kebutuhan masyarakat dengan kepentingan bisnis yang juga memiliki kewajiban untuk meningkatkan penetrasi internet. Misalkan, dengan membuat peraturan yang mewajibkan pada para ISP untuk membuat program atau paket bagi keluarga.
4.    Masyarakat adalah kunci dari segala-galanya, terutama dalam membangun hukum sebagai sikap tindak itu sendiri. Norma yang dianut masyarakat bisa menjadi titik awal mengulas lebih jauh bagaimana pornografi internet ini diatur dalam hukum positif (tertulis). Percuma saja jika pemerintah mengharuskan filterisasi dengan menggunakan berbagai cara, termasuk penggunaan software dan penutupan akses pada backbone. Sementara masyarakat sendiri tidak mengakui peraturan atau ketentuan yang dibuatnya. Usaha membangun kesadaran bagaimana mengunakan internet secara bijak mungkin butuh waktu yang tidak sedikit. Secanggih apapun sensor internet dilakukan, tetap akan dikembalikan pada nilai yang dianut oleh masyarakat itu sendiri. Dalam konteks ini, internet menjadi bebas nilai dan tidak adil jika dipersalahkan sebagai sarang dari pornografi. Karena itu, masyarakat dan pemerintah harus lebih bijak dalam memandang internet itu sendiri.








DAFTAR PUSTAKA

Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi.
Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi.
Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi.
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta
Undang-Undang Anti Pornografi Dan Pornoaksi
Undang-Undang ITE
            http://www.postel.go.id
            http://www.pemantauperadilan.com
             http://www.pemantauperadilan.com


Tidak ada komentar:

Posting Komentar